Jakarta – Industri kendaraan listrik di China memasuki fase baru setelah pemerintah mulai mengakhiri sejumlah fasilitas perpajakan yang selama ini menopang perkembangan kendaraan energi baru (NEV). Salah satu perubahan terbaru menyasar baterai litium yang mulai dikenai pajak konsumsi secara bertahap.
Mulai 1 September 2026, baterai litium primer serta baterai isi ulang jenis lithium-ion dikenakan pajak konsumsi sebesar 2%. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 September 2027, tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 4%.
Kebijakan itu tercantum dalam pengumuman bersama Administrasi Perpajakan Negara China dan sejumlah lembaga pemerintah terkait. Informasi tersebut dilaporkan oleh Car News China pada Sabtu (5/9/2026).
Pengenaan pajak baru ini sekaligus mengakhiri fasilitas pembebasan yang telah dinikmati sektor baterai kendaraan listrik selama lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, baterai konvensional berada dalam skema pajak konsumsi 4%, sedangkan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik memperoleh pengecualian.
Namun, tidak seluruh teknologi baterai akan terdampak aturan baru. Pemerintah China masih mempertahankan pembebasan pajak untuk baterai sodium-ion, baterai solid-state, dan sel bahan bakar hingga 31 Desember 2028.
Dampak terhadap harga baterai
Penerapan pajak tersebut berpotensi menambah biaya produksi kendaraan listrik, meskipun besarnya kenaikan akan bergantung pada harga dan kapasitas baterai yang digunakan.
Sebagai gambaran, harga rata-rata sel penyimpanan energi LFP 314Ah buatan China pada Agustus 2026 berada di kisaran 0,365 yuan per Wh atau sekitar US$0,072 per Wh.
Dengan asumsi kendaraan energi baru menggunakan baterai berkapasitas 60 kWh, pajak 2% dapat menambah beban biaya sekitar 438 yuan. Nilai tersebut setara dengan US$62 atau kurang lebih Rp1 juta.
Ketika tarif meningkat menjadi 4% pada September 2027, tambahan biaya untuk kapasitas baterai yang sama diperkirakan mencapai 876 yuan. Angka tersebut setara dengan sekitar US$125 atau Rp2,2 juta.
Bagian dari pengurangan insentif NEV
Pajak baterai bukan satu-satunya fasilitas yang mulai dikurangi China. Pemerintah secara bertahap mengubah berbagai insentif fiskal untuk kendaraan energi baru setelah bertahun-tahun memberikan dukungan besar terhadap industri tersebut.
Mulai 1 Januari 2026, misalnya, skema pembebasan pajak pembelian kendaraan energi baru telah diganti menjadi potongan pajak sebesar 50%. Dengan ketentuan baru itu, tarif efektif menjadi 5% dan besaran pengurangannya dibatasi maksimal 15.000 yuan atau sekitar US$2.200, setara kurang lebih Rp38 juta untuk setiap kendaraan.
Kebijakan lain juga akan berubah pada awal 2027. Pada 3 Juli, Kementerian Keuangan, Administrasi Perpajakan Negara, serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengumumkan rencana penghentian sejumlah perlakuan pajak khusus kendaraan dan kapal mulai 1 Januari 2027.
Dengan perubahan tersebut, insentif berupa potongan pajak 50% bagi kendaraan hemat energi akan berakhir. Pembebasan pajak untuk kendaraan komersial listrik berbasis baterai, kendaraan plug-in hybrid, kendaraan range-extended, serta kendaraan komersial berbasis sel bahan bakar juga akan dihentikan.
Fasilitas perpajakan untuk kelompok kendaraan tersebut sebelumnya telah diterapkan selama sekitar 15 tahun.
Rangkaian perubahan ini menunjukkan bahwa China mulai mengurangi ketergantungan industri kendaraan energi barunya terhadap insentif pajak. Di sisi lain, produsen kendaraan dan baterai perlu menyesuaikan struktur biaya mereka seiring berkurangnya berbagai fasilitas fiskal yang selama ini tersedia.(BY)
