Manggarai Barat — Pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan gempa bumi yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membentuk posko bencana terpadu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan posko tersebut dibentuk agar seluruh bantuan dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih terkoordinasi. Ia memastikan pemerintah pusat turun langsung menangani dampak bencana bersama pemerintah daerah.
Pratikno menyampaikan hal tersebut saat berada di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026). Menurut dia, posko nasional telah mulai beroperasi pada hari kedua masa penanganan bencana.
“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” kata Pratikno.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Pada fase tanggap darurat, pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai fokus utama. Selain evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemerintah juga mempercepat perbaikan fasilitas vital yang mengalami kerusakan.
Sejumlah infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi akses jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, hingga konektivitas internet. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat kembali berfungsi dalam waktu secepat mungkin agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Setelah fase darurat selesai, pemerintah akan melanjutkan penanganan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga membangun kembali wilayah terdampak agar lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.
Pemerintah Pusat Turun Langsung
Pratikno menegaskan penanganan gempa membutuhkan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, sejumlah jajaran pemerintah pusat diterjunkan langsung untuk memantau kebutuhan dan perkembangan penanganan di daerah.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dukungan sumber daya dari pemerintah pusat juga akan diarahkan untuk mendukung fase tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar,” ucapnya.
Di tengah proses penanganan tersebut, Pratikno turut menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat gempa.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar proses tanggap darurat, pemulihan, hingga pembangunan kembali wilayah terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban, dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab-rekon,” pungkasnya.(BY)
