Jakarta – Tim pengacara mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan tanggapan atas somasi terbuka yang dilayangkan Partai Golkar. Mereka menilai keberatan yang disampaikan partai berlambang pohon beringin tersebut tidak sesuai dengan substansi pernyataan yang disampaikan kliennya.
Somasi itu berkaitan dengan konten wawancara yang memuat pembahasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam narasi yang beredar, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dikaitkan dengan dugaan tersebut.
Kuasa hukum Said Didu, Helvis, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah bermaksud menuduh ataupun menyerang pribadi Bahlil. Ia menilai terdapat kekeliruan dalam memahami pernyataan Said Didu sehingga somasi yang ditujukan kepadanya dianggap tidak tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Helvis ketika menyerahkan surat klarifikasi di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (12/11/2026).
Ia menekankan bahwa Said Didu tidak memiliki maksud merendahkan kehormatan, mencemarkan nama baik, maupun menghina Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Senada dengan itu, kuasa hukum lainnya, Sukardin, memberikan penjelasan mengenai pembahasan pertemuan seorang ketua umum partai besar dengan sejumlah jenderal yang disebut berlangsung sekitar tiga jam sebelum adanya penangkapan terkait perkara penyadapan Presiden.
Sukardin mengatakan, sejak awal Said Didu telah menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung kebenaran maupun detail pertemuan tersebut. Kliennya juga tidak pernah memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dugaan keterkaitan pertemuan itu dengan kasus penyadapan.
Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pernyataan Said Didu yang secara langsung menempatkan Bahlil sebagai orang yang melakukan atau terlibat dalam tindakan penyadapan.
Menurut Sukardin, kliennya tidak pernah menyebut Bahlil sebagai pelaku, pihak yang menyusun rencana, pemberi perintah, ataupun orang yang ikut menjalankan dugaan tindak pidana tersebut.
Tim pengacara juga menyoroti bahwa dalam wawancara yang menjadi persoalan, Said Didu sama sekali tidak menyebut nama Bahlil Lahadalia.
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum menilai tuduhan penghinaan maupun pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Golkar tidak memiliki landasan yang sesuai dengan isi pernyataan kliennya.
Golkar Sebelumnya Layangkan Somasi Terbuka
Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar mengambil langkah dengan mengirimkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
Langkah tersebut dilakukan menyusul beredarnya konten yang memuat narasi dugaan keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyampaikan bahwa somasi itu juga ditujukan kepada pihak-pihak lain yang ikut menyebarluaskan informasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sattu Pali menjelaskan, keputusan menempuh langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan sekaligus pemberian kuasa langsung oleh Bahlil Lahadalia. Tim hukum partai kemudian diminta menyampaikan keberatan terhadap konten yang dinilai memuat informasi yang belum tentu benar.
Dengan adanya surat klarifikasi dari tim kuasa hukum Said Didu, polemik mengenai isi wawancara dan somasi Partai Golkar kini memasuki tahap penyampaian penjelasan dari kedua belah pihak.(YU)
