Jakarta – Microsoft untuk sementara mengalihkan kepemilikan anak usahanya di Israel ke unitnya di Prancis. Kebijakan ini diambil setelah adanya laporan investigasi internal terkait dugaan penggunaan produk perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam konflik di Gaza.
Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan, baik dari internal perusahaan maupun publik, terhadap hubungan bisnis Microsoft dengan pemerintah Israel.
Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023 antara Hamas dan Israel, situasi di Jalur Gaza menjadi sorotan global. Operasi militer Israel menuai kritik luas dari berbagai pihak internasional karena dugaan pelanggaran hukum humaniter.
Tekanan terhadap Microsoft juga datang dari karyawannya sendiri yang mempertanyakan kontrak perusahaan dengan pihak Israel. Kritik tersebut berkaitan dengan kekhawatiran atas penggunaan teknologi dalam operasi militer serta implikasi etisnya.
Menurut laporan Windows Central, Microsoft melakukan peninjauan terhadap aktivitas bisnis anak perusahaannya di Israel. Sebelumnya, perusahaan juga telah menghentikan sebagian kontrak layanan cloud Azure dengan unit militer tertentu.
Selain itu, laporan dari Globes menyebutkan adanya perubahan manajemen, termasuk pemberhentian sejumlah pejabat senior di Microsoft Israel. Operasional unit tersebut kini berada di bawah pengawasan Microsoft Prancis untuk sementara waktu.
Investigasi internal juga melibatkan tim kepatuhan yang dikirim langsung untuk memastikan penerapan aturan perusahaan berjalan sesuai standar. Microsoft diketahui memiliki kebijakan yang melarang penggunaan teknologinya untuk aktivitas yang menimbulkan kekerasan atau kerugian.
Temuan awal mengindikasikan adanya pola penggunaan layanan yang berpotensi melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, sebagian layanan Microsoft untuk wilayah Israel dilaporkan disalurkan melalui infrastruktur di Eropa, yang berpotensi menimbulkan persoalan regulasi jika terjadi penyalahgunaan.
Di sisi lain, perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google dan Amazon juga diketahui memiliki kerja sama cloud dengan militer Israel melalui proyek yang dikenal sebagai “Project Nimbus”. Proyek ini turut menjadi sorotan karena kekhawatiran terkait potensi pemanfaatan teknologi untuk kepentingan militer.
Microsoft belum memberikan penjelasan rinci terkait hasil akhir investigasi, namun langkah restrukturisasi ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal serta standar etika yang berlaku.(BY)
