Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat pagi, 1 Mei 2026.
Dalam agenda tersebut, Prabowo dijadwalkan menerima dan mendengarkan langsung 11 poin tuntutan dari kalangan buruh. Sejumlah isu yang diangkat antara lain pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penolakan sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM), serta kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global dan konflik perdagangan.
Selain itu, buruh juga menyuarakan tuntutan reformasi pajak, termasuk peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penghapusan pajak atas THR, JHT, dan dana pensiun. Isu lain yang turut disorot mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri nikel, serta moratorium industri semen karena kelebihan pasokan.
Tuntutan tambahan juga meliputi ratifikasi Konvensi ILO 90, penurunan tarif layanan ojek online (ojol) menjadi 10 persen, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Sebelum peringatan May Day, Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dialog selama sekitar 1,5 jam dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang bersama Partai Buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum penting bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah.
Ia menyebut dari 11 isu yang dibawa, beberapa di antaranya sudah mendapat respons awal dari Presiden. Menurutnya, ada kesepahaman bahwa sejumlah tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kebijakan yang berjalan.
Dalam pertemuan itu, Said Iqbal juga mengungkapkan pandangan Prabowo yang menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam besar, namun perlu dikelola lebih optimal agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja. Salah satu strategi yang ditekankan adalah penguatan hilirisasi industri.
Prabowo juga disebut menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan buruh melalui upah yang layak, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekonomi nasional secara bersama-sama.
Terkait isu ketenagakerjaan, pemerintah disebut tengah menindaklanjuti pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) di DPR, yang ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam isu PHK, Presiden juga dikabarkan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani PHK sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, dalam hal reformasi pajak, pemerintah akan melakukan kajian ulang terhadap struktur perpajakan nasional. Namun, kebijakan penghapusan pajak tertentu seperti THR dan pesangon masih bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi.
Untuk sektor industri strategis seperti tekstil, nikel, dan semen, pemerintah menyatakan komitmennya menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah penutupan pabrik, termasuk melalui peran lembaga pengelola investasi nasional.
Di sektor transportasi daring, pemerintah juga mendorong keterlibatan negara dalam ekosistem aplikasi ojek online melalui skema kepemilikan tertentu, dengan tujuan menekan potongan biaya layanan hingga sekitar 10 persen.
Menutup pertemuan tersebut, Said Iqbal menilai dialog antara pemerintah dan buruh memberikan harapan baru bagi gerakan pekerja. Ia menyebut adanya ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk memperjuangkan hak-hak buruh ke depan.(des*)
