Padang — PT Bank Nagari memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kebijakan relaksasi ini dinilai membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sehingga peluang memiliki rumah pertama yang layak menjadi semakin besar.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menjelaskan bahwa selama ini salah satu hambatan utama dalam pengajuan KPR subsidi adalah riwayat pada SLIK atau yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Dengan adanya pelonggaran aturan tersebut, proses awal verifikasi calon debitur diperkirakan akan menjadi lebih mudah.
Namun demikian, Bank Nagari tetap menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Selain itu, masyarakat juga terus diimbau untuk menjaga riwayat kredit mereka, terutama terkait pembiayaan kendaraan, elektronik, furnitur, maupun pinjaman daring yang dapat memengaruhi penilaian kelayakan kredit.
Untuk memperluas akses KPR subsidi, Bank Nagari juga meningkatkan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital. Di sisi lain, proses pengajuan dan persetujuan kredit turut dipercepat dengan penyederhanaan administrasi agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah pertama.
Sebagai bagian dari strategi penguatan penyaluran pada 2026, Bank Nagari turut menghadirkan program promosi KPR yang memberikan hadiah peralatan rumah tangga bagi nasabah baru. Program ini diharapkan dapat membantu melengkapi kebutuhan dasar hunian. Relaksasi SLIK juga menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala catatan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta saat tahap pra-verifikasi.
Pada tahun 2026, Bank Nagari memperoleh kuota awal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 710 unit, termasuk layanan berbasis syariah. Hingga triwulan I 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 21 unit dan diperkirakan terus meningkat pada periode berikutnya. Permintaan terbesar berasal dari Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, serta Pekanbaru di Provinsi Riau.
Bank Nagari menargetkan pertumbuhan portofolio KPR subsidi tahun ini meningkat sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan dukungan relaksasi aturan SLIK serta penguatan layanan digital, Bank Nagari optimistis semakin banyak masyarakat Sumatera Barat, khususnya pekerja sektor informal dan calon pembeli rumah pertama, dapat memperoleh akses pembiayaan rumah subsidi dengan lebih mudah dan terjangkau.(des*)
