Jakarta – Indonesia kembali menjadi sorotan dunia karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) yang kini semakin diburu oleh banyak negara. Komoditas strategis ini dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa di tengah meningkatnya kebutuhan global untuk industri teknologi tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas untuk melindungi sumber daya berharga tersebut agar tidak lagi dicuri atau diselundupkan ke luar negeri. Ia menilai, kekayaan alam seperti logam tanah jarang harus dikelola dengan benar demi kepentingan rakyat Indonesia.
- Potensi Nilai Ekonomi Mencapai Rp128 Triliun
Dalam penjelasannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dari hasil pengungkapan aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung, ditemukan tumpukan logam tanah jarang yang mengandung monasit—sebuah mineral bernilai tinggi. Kandungan monasit tersebut berada di enam fasilitas smelter yang telah disita pemerintah.
Nilai ekonomi logam ini sangat besar. Satu ton monasit dapat mencapai USD 200.000 atau sekitar Rp3,3 miliar, dan jumlah yang ditemukan diperkirakan mencapai 40.000 ton. Jika dikalkulasikan, total nilainya bisa menembus USD 8 miliar atau setara Rp128 triliun.
“Nilai sebenarnya mungkin jauh lebih besar, karena belum semua kandungan tanah jarang itu diurai,” kata Prabowo. “Kita bicara potensi yang luar biasa besar bagi negara.”
- Negara Dirugikan Ratusan Triliun
Prabowo mengungkapkan bahwa dari enam perusahaan ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Ia menegaskan praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam seperti ini tidak boleh dibiarkan lagi.
“Kita bisa lihat betapa besar kerugian negara akibat tindakan segelintir pihak. Ini harus dihentikan dan ditindak tegas,” ujarnya.
- Pemerintah Tegas Berantas Penambangan Ilegal
Kepala negara juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai, dan Bakamla yang berhasil membongkar kasus tersebut. Menurutnya, langkah tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam upaya menyelamatkan kekayaan nasional.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menindak penyelundupan dan pertambangan ilegal. Semua pihak harus bersatu menjaga kekayaan alam bangsa,” tegasnya.
Ia juga menambahkan agar seluruh aparat terus melanjutkan upaya tersebut:
“Prestasi ini jangan berhenti di sini. Teruskan perjuangan untuk menyelamatkan aset negara bagi kemakmuran rakyat.”
- Enam Smelter Ilegal Diserahkan ke PT Timah
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyerahkan enam smelter hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk, BUMN yang kini mendapat mandat mengelola fasilitas tersebut. Seremoni penyerahan dilakukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada Senin (6/10/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola industri pertambangan nasional.
- Komoditas Strategis yang Jadi Rebutan Dunia
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikbudristek), Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa logam tanah jarang mengandung berbagai mineral penting seperti neodimium dan lantanum, yang dibutuhkan untuk pembuatan perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan turbin angin.
“Indonesia memiliki sumber daya yang sangat berharga. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kedaulatan bangsa,” ucap Brian.
Ia pun menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah PT Timah Tbk dalam mengembangkan pengolahan logam tanah jarang di Bangka Belitung.
“Presiden telah memberikan arah agar kita mampu mengelola mineral ini sendiri. PT Timah kini memegang peran penting dalam mewujudkannya. Ini langkah besar menuju kemandirian sumber daya nasional,” tambahnya.
Kesimpulan:
Dengan kekayaan logam tanah jarang yang bernilai hingga ratusan triliun rupiah, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam rantai pasok mineral dunia. Namun, Presiden Prabowo menegaskan, potensi itu hanya bisa terwujud jika negara mampu menjaga dan mengelolanya secara transparan serta bebas dari praktik ilegal.(BY)
