Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah merencanakan transformasi layanan pertanahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa upaya transformasi ini bertujuan mempercepat dan menyederhanakan pelayanan bagi masyarakat. “Fokus kami adalah transformasi dan percepatan layanan, karena tugas utama Kementerian ATR/BPN adalah memberikan pelayanan di bidang pertanahan,” ujarnya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/08/2025).
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memangkas birokrasi dalam setiap layanan pertanahan yang dimohonkan masyarakat. Nusron berharap, penyederhanaan prosedur ini dapat mendorong peningkatan kepuasan publik.
Selain itu, kementerian juga merencanakan perubahan struktur di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) agar pemanfaatan sumber daya manusia lebih efektif. Penyesuaian struktur akan dilakukan berdasarkan beban layanan dan luas wilayah masing-masing kantor.
Menteri Nusron menekankan, “Namun, proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, prudensialitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.”
Rapim diikuti secara langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, sementara Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah se-Indonesia mengikuti secara daring.(des*)
