Jakarta – Sejumlah instansi pemerintah terpaksa melakukan penghematan besar-besaran demi mendukung kelancaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pembatasan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran.
Pengurangan Konsumsi Listrik
Di salah satu instansi di Jakarta Pusat, para pegawai negeri sipil (PNS) dikumpulkan di ruangan besar yang biasanya digunakan untuk rapat. Sebagian lainnya dipindahkan ke area semi-terbuka. Seorang pegawai, Ina (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa ruang-ruang tersebut kini difungsikan sebagai ruang kerja bersama bagi PNS eselon 3 ke bawah. Selain itu, sistem kerja bergilir diterapkan, di mana pegawai bekerja dari rumah selama dua hari dalam seminggu untuk mengurangi penggunaan listrik di kantor.
Dalam ruang kerja bersama, meja-meja disusun rapi dengan fasilitas colokan listrik agar pegawai tetap bisa mengisi daya laptop atau ponsel mereka. AC sentral gedung dimatikan, hanya AC split di ruang kerja yang dibiarkan menyala dengan batas suhu minimal 24 derajat Celsius.
Sebelum memulai pekerjaan, seluruh pegawai dikumpulkan dalam pertemuan daring untuk mendapatkan arahan dari pimpinan. Dalam arahannya, pimpinan instansi meminta pegawai memahami situasi dan tetap bekerja dengan optimal.
“Anggap saja ini bentuk bela negara dan wujud nasionalisme,” ujar pimpinan, dikutip dari BBC, Sabtu (8/2/2025).
Tak lama setelah pertemuan daring, seorang atasan Ina memasuki ruang kerja bersama. Saat melihat lampu menyala, ia langsung meminta untuk dimatikan.
“Gunakan cahaya matahari saja, sudah cukup terang,” katanya.
Akibatnya, para pegawai harus bekerja sepanjang hari hanya dengan penerangan alami dari jendela.
Pemangkasan Anggaran Secara Masif
Instansi tempat Ina bekerja mulai melakukan simulasi penghematan sejak 3 Februari. Tujuannya adalah menentukan besaran anggaran yang bisa dikurangi sebelum menyerahkan laporan efisiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari.
Sebagai bagian dari upaya ini, pegawai harus bekerja dalam kondisi minim listrik, dengan suhu ruangan dijaga di atas 24 derajat Celsius. Namun, tantangan utama muncul ketika target efisiensi yang ditetapkan Kementerian Keuangan mencapai lebih dari 30% dari total anggaran belanja. Sebagai perbandingan, selama tahun pertama pandemi COVID-19 pada 2020, pemotongan anggaran hanya berkisar 6-7%.
Setelah beberapa hari simulasi berjalan, Ina mendapat kabar bahwa kantornya masih harus memangkas anggaran hingga miliaran rupiah lagi untuk mencapai target efisiensi yang ditetapkan.
Gaji Pegawai Honorer Terancam
Meskipun gaji pegawai tetap aman karena adanya perlindungan dalam Instruksi Presiden No. 1/2025 dan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, nasib pegawai honorer berbeda.
Dampak penghematan juga terasa pada program kerja yang direncanakan. Salah satu proyek yang awalnya dialokasikan dana sebesar Rp150 juta kini hanya mendapatkan Rp20 juta.
“Di instansi lain malah lebih drastis. Saya dengar ada satu unit kerja di sebuah kementerian yang anggarannya dipotong dari Rp80 miliar menjadi hanya Rp4 miliar,” ungkap Ina.
Dengan pemotongan anggaran yang begitu besar, sejumlah instansi kini menghadapi tantangan besar dalam menjalankan program-programnya di tahun 2025.(BY)
