 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran Rp285 miliar untuk membayar komitmen daerah. Sayangnya, saat ini pemprov hanya punya Rp72 miliar dan masih butuh Rp175 miliar.
“Dari besaran kebutuhan Rp248 miliar, sumber dana yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp72 miliar lebih yang berasal dari pendapatan daerah dan lain-lain. Berarti masih ada sekitar Rp175 miliar lebih lagi yang akan kami carikan,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Jumat (3/9).
Mahyeldi menambahkan, provinsi ini membutuhkan anggaran Rp248 miliar lebih untuk membayarkan komitmen yang wajib dibayarkan baik dalam penanganan Covid-19 dan lainnya.
“Komitmen itu yang harus kita penuhi untuk sejumlah keperluan seperti pembayaran BPJS kesehatan, insentif tenaga kesehatan, anggaran penanganan Covid-19, bagi hasil kepada kabupaten dan kota dan lainnya,” kata dia.
Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, dana tersebut harus dibayarkan sehingga pihaknya mencari cara dengan melakukan refokusing anggaran.
Mulai dari menekan jumlah perjalanan dinas pegawai, menunda sejumlah pembangunan fisik yang belum dikerjakan maupun pembangunan non fisik.
“Kita memang dalam kondisi sulit dimasa pandemi ini. Diawal kita sudah lakukan refokusing sebesar Rp50 miliar,” kata dia.
Sementara itu ada opsi lain yakni pemotongan dana pokok pikiran DPRD Sumbar yang bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Ini tentu harus dibicarakan bersama dan jika itu memang bisa dilakukan, Alhamdulillah berarti angkanya bisa pas,” kata dia.
Ia mengatakan TAPD akan melakukan rapat bersama terkait anggaran dengan Banggar DPRD Sumbar untuk APBD perubahan 2021.
“Kita sudah masukkan nota pengantar KUPA PPAS perubahan 2021,” kata dia.(Yuni)
