Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa upah pekerja yang belum dibayarkan perusahaan harus menjadi kewajiban pertama yang diselesaikan ketika perusahaan dinyatakan mengalami kepailitan melalui putusan pengadilan.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa hasil penjualan aset perusahaan oleh kurator harus digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para pekerja berdasarkan tingkatan prioritas pembayaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pekerja memiliki posisi khusus dalam mekanisme penyelesaian utang perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
Menurutnya, hak buruh termasuk dalam kategori piutang yang mendapatkan perlindungan khusus atau memiliki status preferen dalam proses pembagian hasil pemberesan aset perusahaan.
“Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).
Indah menerangkan, meskipun sama-sama merupakan hak pekerja, upah tertunggak dan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai tingkatan prioritas yang tidak sama.
Gaji atau upah yang belum diterima pekerja harus dilunasi terlebih dahulu. Sementara itu, kewajiban perusahaan berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak memiliki posisi prioritas yang berbeda dalam pembagian harta pailit.
Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan itu, pembayaran upah pekerja harus didahulukan meskipun perusahaan masih mempunyai tanggungan kepada pihak lain, termasuk lembaga perbankan.
Adapun hak pekerja berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak juga memperoleh perlindungan dalam proses kepailitan. Namun, kedudukannya masih berada di bawah kreditur separatis, yakni pihak yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan.
Contoh kreditur separatis tersebut antara lain pihak yang memegang hak gadai maupun hak tanggungan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan.
Indah kembali menekankan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam urutan pelunasan antara upah yang tertunda dengan hak kompensasi pekerja lainnya.
Khusus untuk upah yang belum dibayarkan, posisinya berada di atas tagihan kreditur separatis, termasuk perbankan yang mempunyai jaminan kebendaan terhadap aset perusahaan.
“Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan,” ucap Indah.
Dengan ketentuan tersebut, pekerja tetap mendapatkan perlindungan atas hak finansialnya meskipun perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan.
Artinya, dalam proses pemberesan harta perusahaan pailit, tunggakan gaji menjadi kewajiban yang harus diselesaikan paling awal. Sementara pesangon dan hak ketenagakerjaan lainnya juga tetap menjadi prioritas pembayaran, meskipun urutannya berada setelah kreditur yang memegang jaminan kebendaan.(YU)
