Jakarta – Pemerintah terus mematangkan rencana pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Mahkamah Agung (MA). Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut kini memasuki tahap akhir administrasi dan ditargetkan selesai pada akhir November 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sedang dalam proses penyelesaian. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara penuh mulai Januari 2027.
Menurut Astera, penyelesaian regulasi sesuai jadwal menjadi salah satu faktor penting agar proses peralihan kelembagaan dapat berlangsung tanpa hambatan.
“Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari berjalan lancar,” kata Astera dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Pengalihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan sistem peradilan pajak. Penataan ini diarahkan untuk memperkuat independensi lembaga peradilan sekaligus memastikan seluruh tahapan perubahan berjalan sesuai rencana.
Berdasarkan keterangan pada situs resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengadili perkara perselisihan di bidang perpajakan. Lembaga ini menjadi tempat bagi wajib pajak maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak untuk memperoleh penyelesaian hukum atas sengketa yang dihadapi.
Keberadaan Pengadilan Pajak juga memiliki fungsi penting dalam memastikan keputusan perpajakan dapat diuji secara adil dan objektif. Dengan demikian, kepentingan negara dalam memperoleh pendapatan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.
Sebelum rencana pengalihan ini, terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan Pengadilan Pajak. Meskipun menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan, urusan organisasi, administrasi, serta keuangan masih menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023.
Melalui putusan itu, MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan seluruh aspek pembinaan lembaga peradilan dalam satu atap di bawah MA. Hal ini sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang harus terbebas dari campur tangan pihak lain.
Namun, proses pengalihan tidak sekadar memindahkan tanggung jawab administrasi dari satu kementerian ke lembaga peradilan. Sejumlah aspek teknis juga harus dipersiapkan secara matang agar perubahan tidak mengganggu pelaksanaan tugas Pengadilan Pajak.
Penyesuaian tersebut meliputi pengelolaan aparatur dan sumber daya manusia, sistem administrasi, penganggaran, hingga pengaturan keuangan. Selain itu, keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan juga harus tetap menjadi perhatian selama masa transisi.
Dengan target Perpres rampung pada November 2026, pemerintah berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sehingga pengelolaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dapat mulai berjalan pada Januari 2027.(YU)
