Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Ia menilai peran Babinsa semakin vital dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus menjadi ujung tombak kehadiran TNI di tengah masyarakat.
Yudha mengungkapkan, berbagai masukan yang ia terima saat melakukan reses maupun kunjungan kerja menunjukkan bahwa personel Babinsa masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait dukungan operasional dan kesejahteraan.
Menurutnya, Babinsa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembinaan teritorial, penanganan masalah sosial, hingga membantu saat terjadi bencana. Selain itu, mereka juga berperan dalam mendukung program ketahanan pangan serta menjaga keamanan wilayah.
Dalam menjalankan tugas, banyak Babinsa harus menjangkau wilayah binaan yang luas, termasuk daerah dengan akses terbatas dan kondisi geografis yang sulit. Hal ini, kata Yudha, perlu diimbangi dengan fasilitas dan dukungan yang memadai.
Ia menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan besaran tunjangan, tetapi juga bagaimana negara memastikan prajurit di lapangan memiliki sarana yang cukup untuk menjalankan tugas secara optimal.
Saat ini, disebutkan bahwa sebagian Babinsa menerima tunjangan operasional sekitar Rp900 ribu per bulan. Yudha menilai angka tersebut perlu dikaji ulang agar sesuai dengan beban tugas, luas wilayah binaan, serta kebutuhan operasional yang terus berkembang.
Ia juga menyoroti hasil kunjungan kerja Komisi I DPR ke Kodam XV/Pattimura, di mana ditemukan tantangan serupa, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara. Kondisi geografis tersebut dinilai menuntut biaya operasional lebih besar serta mobilitas tinggi bagi personel di lapangan.
Menurut Yudha, kebijakan terkait kesejahteraan prajurit sebaiknya tidak disamaratakan, melainkan mempertimbangkan karakteristik tiap daerah. Faktor seperti luas wilayah, bentuk geografis, hingga biaya hidup perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Ia menambahkan, dalam konteks pertahanan modern, kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, termasuk prajurit yang bertugas di level paling bawah.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan Babinsa dinilai sebagai bagian penting dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh.(BY)
