Padang, fativa.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya angkat bicara terkait kabar yang sempat viral di media sosial mengenai kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada 29 April 2026. Informasi yang menyebutkan sang menteri mengenakan sepatu di dalam masjid dipastikan tidak benar.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto. Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar luas tersebut merupakan kesalahpahaman akibat potongan video yang tidak utuh dan menyesatkan.
Menurut Nolly, dirinya turut mendampingi langsung seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Pariwisata selama berada di Sumatera Barat, termasuk saat memasuki kawasan masjid. Ia memastikan, tidak ada pelanggaran etika maupun adab yang dilakukan.
“Saya menyaksikan langsung di lokasi. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid. Yang digunakan adalah kaos kaki, bukan sepatu,” tegasnya di Padang, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, visual dalam video yang beredar memang dapat menimbulkan persepsi berbeda jika dilihat sekilas. Bentuk kaos kaki yang dikenakan menteri disebut menyerupai sepatu, sehingga memicu kesalahpahaman di kalangan warganet.
Lebih jauh, Nolly menekankan bahwa seluruh agenda kunjungan berlangsung dengan penuh penghormatan terhadap norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau. Protokol kunjungan dijalankan sesuai aturan, termasuk menjaga kesucian tempat ibadah.
“Ibu Menteri bersama rombongan sangat menghormati aturan dan tata krama yang berlaku. Tidak ada tindakan yang melanggar adab di dalam masjid,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan cepatnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik. Menurutnya, fenomena ini berpotensi memicu opini negatif serta memperkeruh suasana jika tidak diluruskan.
“Perbedaan persepsi itu wajar, namun menyebarkan informasi yang tidak benar hingga menggiring opini publik ke arah negatif tentu tidak bijak. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas,” katanya.
Pemprov Sumbar pun mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang bersumber dari media sosial. Verifikasi fakta menjadi kunci agar tidak terjebak dalam arus hoaks.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh potongan video atau narasi yang belum tentu utuh. Mengedepankan klarifikasi dan sumber resmi dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi.
“Mari bersama menjaga ruang publik yang sehat dengan menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Nolly.(*)
