Padang – Kabar gembira datang bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), terutama warga berpenghasilan rendah yang tengah berupaya memiliki hunian layak.
Hal ini karena Bank Nagari kembali ditunjuk sebagai bank penyalur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 8.000 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp160 miliar pada tahun 2026.
Program pemerintah tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas rumah tinggal sekaligus mendukung kesejahteraan warga.
Kesepakatan kerja sama telah ditandatangani antara Bank Nagari, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumbar, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, yang digelar di Kantor Pusat Bank Nagari beberapa waktu lalu.
Kepala BP3KP Sumatera III, Arifay Saini, menyebutkan bahwa target penyaluran BSPS di wilayah Sumatera III pada 2026 berkisar antara 8.000 hingga 9.000 unit rumah.
Ia menegaskan bahwa program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak agar berjalan optimal.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penyalur sangat penting untuk memastikan program ini berhasil,” ujarnya.
Arifay juga menekankan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan secara bersih dan akuntabel.
“Tidak boleh ada penyimpangan. Bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh kelancaran distribusi dana BSPS.
“Bank Nagari berkomitmen menyalurkan bantuan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemimpin Divisi Pemasaran Bank Nagari, Syafrizal CH, bersama Pemimpin Bank Nagari Cabang Utama, Hardi Putra, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata sektor perbankan terhadap program pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa dana sebesar Rp160 miliar tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat, dengan nilai bantuan masing-masing Rp20 juta per unit rumah.
“Ini adalah wujud komitmen kami dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hardi Putra menjelaskan bahwa Bank Nagari berperan sebagai perantara dalam proses pencairan dana kepada penerima bantuan.
Untuk memastikan transparansi, setiap penerima BSPS akan dibuatkan rekening tabungan khusus.
“Dengan rekening ini, alur penggunaan dana bisa dipantau dengan jelas sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa pencairan dana dilakukan secara terkontrol, di mana pembayaran material bangunan akan langsung ditransfer ke rekening toko bangunan, sedangkan upah tukang dapat dicairkan tunai oleh penerima sesuai ketentuan.
Melalui mekanisme tersebut, penyaluran BSPS diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, serta tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan.
Sebagai informasi, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni berbasis swadaya masyarakat, sekaligus mendorong semangat gotong royong dalam pembangunan.(des*)
