Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena dinilai memberikan manfaat positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah berupaya meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengoptimalkan neraca dagang Indonesia. Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari, menganggap langkah yang diambil oleh International Monetary Fund (IMF) terkait kebijakan Indonesia sebagai suatu penilaian yang tidak tepat.
Akbar menjelaskan bahwa hilirisasi merupakan upaya konkret pemerintah dalam mendorong Indonesia menuju negara maju. “Dampak positif dari kebijakan hilirisasi ini sangat terlihat. Realisasi investasi meningkat dengan pesat dan berhasil menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, kebijakan ini juga membawa surplus pada neraca dagang kita,” ungkap Akbar dalam keterangan resminya pada hari Minggu (2/7/2023).
Data dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada tahun 2019, investasi di sektor tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun. Namun, pada tahun lalu, jumlah investasi yang terealisasi melonjak drastis menjadi Rp171,2 triliun.
“Akibat adanya peningkatan investasi yang pesat ini, lapangan pekerjaan secara otomatis terbuka, terutama di sektor pertambangan dan industri logam dasar,” jelas Akbar.
Berdasarkan data Kementerian Investasi, sektor tersebut berhasil menciptakan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 26,9% selama empat tahun terakhir. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga berdampak positif terhadap neraca dagang Indonesia. Setelah kebijakan ini diberlakukan, neraca dagang Indonesia mencatat surplus sebesar USD54,5 miliar.
Akbar menilai bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Presiden Jokowi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendukung kebijakan tersebut dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh IMF.
“Indonesia adalah negara yang berdaulat dan tidak dapat didikte. Terlebih lagi, ini adalah urusan kebijakan yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” tambah Akbar.
Sebagai informasi, IMF memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia”. Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia seharusnya didasarkan pada analisis yang mempertimbangkan biaya dan manfaat secara lebih mendalam, serta memperhatikan dampak terhadap wilayah lain.
Namun, Hipmi menilai bahwa kebijakan hilirisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta surplus neraca dagang, kebijakan ini dianggap sebagai salah satu upaya penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara.(by)
