Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik batalnya sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP membeli pasokan bahan bakar dari Pertamina. Padahal, stok BBM tersebut sebelumnya sudah diimpor untuk menutup kebutuhan di jaringan SPBU non-Pertamina.
Salah satu alasan utama penolakan pembelian disebut-sebut terkait kandungan etanol dalam base fuel Pertamina. Unsur ini dianggap menjadi kendala teknis oleh beberapa SPBU swasta.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa pencampuran etanol dalam BBM bukanlah hal baru. Praktik ini justru telah lama diterapkan secara global.
“Penggunaan etanol hingga 10 persen dalam bahan bakar merupakan standar yang sudah banyak diberlakukan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Brasil, dan Thailand. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus membantu menekan emisi karbon,” jelas Roberth dalam pernyataannya, Kamis (2/10/2025).
Ia juga menambahkan, kerja sama dengan badan usaha swasta tetap dimungkinkan, asalkan ada kesepahaman dan saling menghormati mekanisme internal masing-masing pihak. Pertamina Patra Niaga berharap sinergi semacam ini bisa memperkuat ketahanan energi nasional.
Meski isu etanol tengah menjadi perbincangan, Roberth memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tidak terganggu. Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga kelancaran layanan energi yang aman, andal, serta sesuai dengan spesifikasi resmi pemerintah.
“Sebagai perusahaan energi nasional, kami berpegang pada aturan yang berlaku. Semua produk BBM yang kami salurkan sudah memenuhi standar resmi, dan kami tetap membuka ruang kolaborasi dengan SPBU swasta,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa distribusi tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Pertamina terus berinvestasi untuk memperkuat jaringan pasokan energi hingga ke pelosok, dari Sabang sampai Merauke, sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.(BY)
