Blokir Media Sosial Picu Unjuk Rasa Anarkis di Nepal

Demo Gen Z Nepal
Demo Gen Z Nepal

Jakarta – Para pemimpin kelompok pemuda penyelenggara demonstrasi di Nepal menegaskan mereka tidak terlibat dalam kerusuhan, penyerangan, maupun pembakaran gedung pemerintah dan fasilitas umum. Menurut mereka, unjuk rasa yang awalnya berjalan damai itu disusupi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan.

Situasi ini mengingatkan pada demonstrasi rusuh di Indonesia baru-baru ini, di mana sejumlah pihak memanfaatkan aksi massa untuk merusak fasilitas publik dan menjarah rumah anggota DPR.

Demonstrasi yang digerakkan oleh generasi muda, terutama Gen Z, berubah menjadi anarkistis, menewaskan sedikitnya 20 orang, dan menghancurkan puluhan gedung pemerintahan, rumah dinas pejabat, serta infrastruktur publik di berbagai kota. Beberapa bangunan yang dibakar antara lain gedung parlemen dan Mahkamah Agung.

Para kelompok pemuda menuntut militer Nepal untuk menjaga keamanan dan memberlakukan jam malam di wilayah tertentu.

Baca Juga  Puluhan Tewas, Nepal Diguncang Aksi Protes Anti-Nepotisme

“Protes damai ini diselenggarakan oleh Generasi Z Nepal dengan tujuan jelas: menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Gerakan kami tetap damai dan berakar pada prinsip keterlibatan sipil tanpa kekerasan,” bunyi pernyataan bersama yang dikutip Sputnik, Rabu (10/9/2025).

Mereka menegaskan telah meninggalkan lokasi unjuk rasa dan tidak terkait dengan individu atau kelompok yang melakukan perusakan. Pernyataan itu juga menolak keterlibatan partai politik atau pihak oportunis yang mencoba membajak gerakan.

Kelompok pemuda meminta Angkatan Bersenjata Nepal menilai situasi dengan cermat dan menerapkan jam malam untuk melindungi warga, menjaga ketertiban, serta mencegah kerusakan properti lebih lanjut.

Laporan The Kathmandu Post menyebutkan, demonstran sempat menghalangi kendaraan pemadam kebakaran meninggalkan markas, sehingga tim penyelamat tidak bisa bertugas.

Kerusuhan bermula dari pemblokiran platform media sosial karena pemerintah menilai platform-platform tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Akibatnya, warga kehilangan akses ke XInstagramFacebookYouTubeWhatsApp, dan Telegram. Pemerintah akhirnya mencabut pemblokiran pada Selasa, setelah aksi berdarah yang menewaskan 21 orang.

Baca Juga  Istri Mantan PM Nepal Tewas Akibat Kerusuhan

Selain isu media sosial, demonstran juga memprotes sulitnya peluang kerja bagi generasi muda di Nepal dan tingginya tingkat korupsi yang mempersulit kehidupan sehari-hari.(des*)