Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. Menurutnya, sebagian besar anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dody menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Akibatnya, total anggaran yang tersedia bagi Kementerian PU hanya sebesar Rp29,57 triliun.
“Belum ada realisasi anggaran untuk IKN karena anggaran kami masih diblokir. Jadi, memang belum tersedia,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Meski demikian, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kembali kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani guna mendukung program-program prioritas. Ia berharap ada tambahan alokasi dana dari Kemenkeu agar proyek infrastruktur tetap berjalan.
“(Kalau meminta tambahan anggaran) ya kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa tidak?” ujarnya.
Dody juga menyebut bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk meninjau langsung progres pembangunan di IKN, mengingat pihaknya masih fokus pada penyesuaian anggaran yang tersedia.
“Kita urus anggaran dulu. Nanti saja ke IKN,” kata Dody, yang juga merupakan kader Partai Demokrat.
Sebelumnya, Dody menjelaskan bahwa setidaknya ada 10 kegiatan yang harus dibatalkan akibat efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya adalah pembatalan proyek fisik dengan kontrak tahunan (Single Years Contract/SYC) dan kontrak multiyears baru (Multi Years Contract/MYC) yang didanai dari rupiah murni, serta pembatalan pembelian alat baru.
Selain itu, anggaran juga dikurangi dengan membatasi perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, mengurangi penggunaan alat tulis kantor (ATK) secara signifikan, serta meniadakan berbagai acara seremonial seperti peringatan Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia.
Efisiensi juga diterapkan pada kegiatan rapat dan seminar, di mana kegiatan tersebut dialihkan ke format daring. Pengeluaran untuk kehumasan seperti pencetakan spanduk dan seminar kit turut dipangkas.
Tak hanya itu, Dody menambahkan bahwa efisiensi juga mencakup pengurangan belanja operasional seperti pemeliharaan kantor dan sewa kendaraan, serta belanja non-operasional seperti honor kegiatan, jasa konsultan, dan kajian atau analisis.
Sebagai informasi, anggaran awal Kementerian PU untuk tahun 2025 sebesar Rp110,95 triliun, namun dipotong Rp81,38 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang tersisa hanya Rp29,57 triliun. (des*)
