Padang – Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) kian serius. Daerah yang selama ini dikenal sebagai jalur perlintasan narkotika kini mulai menunjukkan indikasi berkembang menjadi wilayah produksi narkoba.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan sinergi serta memperkuat langkah nyata dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika.
Upaya tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut mengusung tema “Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat”.
Dalam arahannya, Vasko menekankan bahwa persoalan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kepolisian. Seluruh pemerintah daerah harus terlibat aktif bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat untuk membangun sistem pencegahan serta penanganan yang lebih menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan situasi narkoba di Sumbar sudah berada pada tahap yang membutuhkan perhatian serius.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.
Wakil gubernur berharap seluruh kepala daerah dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar pandangan, menyampaikan gagasan, sekaligus menyusun langkah penyelesaian yang bisa segera diterapkan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, koordinasi tidak boleh hanya menghasilkan diskusi tanpa tindak lanjut. Setiap kabupaten dan kota harus memiliki komitmen yang jelas serta menjalankan program konkret sebelum persoalan narkoba semakin meluas.
“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, memaparkan bahwa berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, diperkirakan sebanyak 85.666 penduduk Sumbar berusia 15–24 tahun telah terpapar narkoba. Angka tersebut menjadi gambaran besarnya tantangan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Toton menjelaskan, salah satu kendala dalam penanganan narkoba di Sumbar adalah belum meratanya jangkauan pelayanan BNN. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BNNP Sumbar sedang mengupayakan pembentukan layanan baru di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Keterbatasan juga ditemukan pada fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang masih aktif memberikan pelayanan.
Atas kondisi tersebut, BNNP mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar turut menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap dengan memanfaatkan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Selain memperluas akses rehabilitasi, upaya pencegahan juga perlu dilakukan sejak usia dini melalui dunia pendidikan. BNNP mendorong agar materi mengenai bahaya narkoba diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah.
Program tersebut telah mulai diterapkan pada jenjang SMK melalui kurikulum keminangkabauan. Selanjutnya, materi antinarkoba direncanakan masuk ke sejumlah mata pelajaran, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk tingkat SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil bagian dengan memasukkan edukasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan pembelajaran mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP sesuai kewenangan masing-masing.
Di lingkungan masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kerja sama pemerintah daerah dan kepolisian. Program ini bertujuan menghadirkan penggiat antinarkoba, tenaga penyuluh, serta agen pemulihan yang dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan nagari.
Toton turut mengungkapkan bahwa hasil pemetaan BNNP mencatat sebanyak 206 kawasan di Sumbar masuk kategori rawan narkoba. Dari jumlah tersebut, sembilan kawasan tergolong dalam kategori bahaya.
Untuk menekan risiko penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut, diperlukan program pemberdayaan masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Pembinaan keterampilan dan penciptaan peluang usaha dinilai penting agar masyarakat memiliki kegiatan produktif serta tidak mudah terlibat dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkotika.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar atau perwakilannya, Kepala BNNP Sumbar, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya.
Melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, Pemprov Sumbar berharap program pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Upaya tersebut diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari.(Yu)













