Jakarta — Pemantauan Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan titik panas atau hotspot yang terindikasi di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga Sabtu (26/9/2026) malam, jumlah hotspot tercatat mencapai 331 titik.
Angka tersebut berdasarkan data hingga pukul 21.15 WIB. Jumlahnya mengalami kenaikan 118 titik jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang berada di angka 213 titik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperketat pemantauan dan memastikan setiap indikasi di lapangan segera diverifikasi.
Menurutnya, data hotspot digunakan sebagai salah satu dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di daerah yang mengalami kenaikan jumlah titik panas.
Data Sistem Monitoring Hutan dan Lahan atau SiPongi Kementerian Kehutanan memperlihatkan peningkatan cukup signifikan terjadi di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot bertambah dari enam menjadi 40 titik. Sementara di Sumatera Selatan, titik panas meningkat dari 17 menjadi 38 titik.
Kondisi berbeda terjadi di beberapa wilayah lainnya. Kalimantan Tengah mengalami penurunan hotspot dari 57 menjadi 30 titik. Penurunan lebih besar tercatat di Kalimantan Barat, yakni dari 14 titik menjadi hanya dua titik.
Jika dilihat berdasarkan tingkat kepercayaan deteksi, enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla mencatat total 111 hotspot dengan kategori high confidence. Dari wilayah tersebut, Riau tidak mencatat hotspot high confidence, sementara Jambi masih memiliki satu titik.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Titik panas merupakan indikasi adanya anomali temperatur permukaan yang terdeteksi oleh satelit.
Ristianto menjelaskan satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik deteksi. Oleh sebab itu, angka hotspot tidak dapat dijadikan patokan langsung untuk menentukan jumlah kebakaran ataupun luasan lahan yang terbakar.
Setiap indikasi yang terpantau tetap membutuhkan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Puluhan Armada Udara Disiagakan
Untuk memperkuat penanganan karhutla, pemerintah menyiapkan 61 armada udara. Sebanyak 17 unit digunakan untuk kebutuhan patroli sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sementara itu, 44 armada lainnya dipersiapkan untuk menjalankan operasi water bombing atau pemadaman menggunakan bantuan udara.
Dari total armada tersebut, sebanyak 55 unit ditempatkan di enam provinsi yang masuk dalam wilayah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan dari udara dilakukan bersamaan dengan upaya di darat. Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, BNPB, TNI dan Polri, BPBD, pemerintah daerah, relawan, masyarakat hingga pihak swasta.
Petugas di lapangan menjalankan sejumlah kegiatan, seperti patroli, pemeriksaan lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran, pemadaman, pembasahan lahan, serta pendinginan untuk mencegah api kembali muncul.
Asap Masih Ganggu Jarak Pandang
Selain memantau titik panas, pemerintah juga memperhatikan dampak asap terhadap kondisi udara di sejumlah daerah.
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi berasap masih terpantau di beberapa wilayah. Di Palangka Raya, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 0,6 kilometer.
Sementara itu, jarak pandang di Banjarmasin berada di kisaran 1,7 kilometer, Pontianak sekitar 2 kilometer, dan Jambi mencapai 4,8 kilometer.
Ristianto mengatakan perubahan jumlah hotspot tidak selalu langsung berbanding lurus dengan kondisi kualitas udara. Asap yang telah berada di atmosfer dapat bertahan maupun berpindah mengikuti pola angin dan kondisi atmosfer.
Karena itu, pemantauan titik panas, kualitas udara, kondisi cuaca, dan jarak pandang terus dilakukan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla.(BY)
