Jakarta – Pemerintah berencana memperketat sekaligus menghemat belanja negara secara besar-besaran pada tahun anggaran 2027. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penataan fiskal di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meski terjadi pengetatan pada sisi pengeluaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menunjukkan optimisme bahwa ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh solid. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen, dengan target jangka menengah yang lebih ambisius menuju 8 persen pada 2029.
“Ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Untuk sisi konsumsi pemerintah, pertumbuhannya diperkirakan berjalan lebih moderat, yakni di kisaran 4,3 persen hingga 7,7 persen. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2026 yang sebelumnya diperkirakan cukup tinggi, yakni sekitar 8,4 persen hingga 10 persen.
Dari sisi anggaran, pemerintah memproyeksikan belanja negara dalam draf awal 2027 meliputi belanja pemerintah pusat sekitar Rp1.059,3 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp306,1 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dan penajaman kembali (refocusing) anggaran dilakukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi ke depan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mendorong pertumbuhan dari sektor non-pemerintah. Mesin ekonomi diharapkan lebih banyak ditopang oleh investasi swasta, terutama pada sektor industri bernilai tambah tinggi yang menjadi prioritas.
Untuk menarik investor, pemerintah berkomitmen mempercepat pembenahan regulasi melalui langkah debottlenecking. Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga agar hambatan birokrasi yang selama ini menghambat investasi dapat diatasi.
“Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk menghilangkan hambatan struktural, sehingga investasi bisa lebih cepat terealisasi,” tutup Purbaya.(BY)
