Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan perombakan terhadap 19 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian ESDM. Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah dituntut untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026), Bahlil menyampaikan bahwa tugas kementerian tidak hanya sebatas menerbitkan perizinan. Lebih dari itu, jajaran ESDM harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah agar dapat dijalankan secara efektif sesuai arahan Presiden.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara menteri, pejabat, dan seluruh pegawai kementerian dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua pihak harus bekerja selaras dalam menjalankan kebijakan negara.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, Bahlil menyatakan bahwa hubungan antara negara dan pelaku usaha harus berjalan seimbang karena keduanya saling membutuhkan. Hal ini juga berlaku dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi serta penataan izin usaha pertambangan (IUP).
Ia menambahkan bahwa ke depan, penerbitan IUP akan lebih diperketat dengan mempertimbangkan kepentingan negara secara lebih besar. Saat ini, pemerintah tengah menyusun aturan baru agar pemberian izin tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan harus memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mengabaikan dunia usaha.
“Sudah ada arahan dari Presiden dan regulasinya sedang disiapkan. Tidak boleh lagi izin diberikan sembarangan. Semua harus benar-benar memberi dampak positif yang lebih besar bagi negara, namun tetap memperhatikan pelaku usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ESDM. Selain itu, ia mewakili Presiden Prabowo menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan kepada 19 pegawai ESDM serta perwakilan BUMN sektor energi.(BY)
