Oleh: Prof.Dr.H.Duski Samad,M.Ag
STP#90.14042026.
Padang – Wacana “war tiket haji” yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Haji memantik diskusi publik yang luas. Di satu sisi, ia tampak sebagai inovasi untuk mengurai antrean haji yang kian panjang. Bahkan di beberapa daerah mencapai 20 hingga 30 tahun.
Namun di sisi lain, gagasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah haji akan tetap menjadi ibadah spiritual, atau bergeser menjadi kompetisi finansial?
Masalah antrean haji memang nyata. Ia bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan konsekuensi dari ketimpangan antara kuota terbatas dan jumlah umat Islam yang terus meningkat. Kuota haji Indonesia ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan rasio jumlah penduduk Muslim.
Sementara itu, kesadaran religius dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Sehingga antrean panjang adalah keniscayaan sistemik, bukan sekadar kegagalan manajerial.
Dalam konteks itulah “war tiket haji” muncul sebagai alternatif. Secara sederhana, konsep ini membuka peluang bagi jamaah yang siap secara finansial dan administratif untuk langsung memperoleh kursi keberangkatan tanpa harus menunggu antrean panjang.
Sekilas, ini tampak logis dan efisien. Jamaah yang telah memenuhi syarat istitha’ah tidak perlu menunda ibadah yang secara syariat telah wajib baginya.
Namun di sinilah persoalan mendalam itu bermula.
Pertama, war tiket berpotensi menciptakan ketimpangan akses ibadah. Mereka yang memiliki kemampuan finansial besar akan lebih mudah “mengamankan” kursi haji, sementara masyarakat menengah ke bawah tetap terjebak dalam antrean panjang.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa menggeser makna haji dari ibadah universal menjadi privilese ekonomi. Padahal dalam spirit Islam, haji adalah panggilan Allah yang terbuka bagi siapa saja yang mampu. Bukan perlombaan siapa yang paling cepat, dan paling kuat secara finansial.
Kedua, kebijakan ini berisiko mengabaikan hak moral jutaan jamaah yang telah lama mengantre. Mereka telah menyetor biaya, menunggu dengan sabar, bahkan ada yang wafat sebelum sempat berangkat. Jika sistem tiba-tiba membuka jalur cepat berbasis “war tiket”, maka keadilan sosial bisa terganggu. Negara tidak hanya mengelola sistem, tetapi juga memikul amanah kepercayaan umat.
Ketiga, istilah “war tiket” sendiri problematik. Ia membawa logika pasar ke dalam wilayah ibadah. Haji seolah diposisikan sebagai komoditas yang diperebutkan. Ini bukan sekadar soal terminologi, tetapi menyangkut cara pandang terhadap ibadah itu sendiri. Ketika bahasa ekonomi mendominasi bahasa spiritual, maka ada risiko terjadinya reduksi makna.
Keempat, secara struktural, kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan. Kuota tetap terbatas. Permintaan tetap tinggi. “War tiket” hanya mengubah mekanisme distribusi, bukan menambah kapasitas. Dengan kata lain, ia bukan solusi, melainkan alternatif teknis yang sarat konsekuensi.
Meski demikian, tidak berarti gagasan ini sepenuhnya harus ditolak. Dalam batas tertentu, ia bisa menjadi ijtihad kebijakan yang relevan. Terutama jika ditempatkan sebagai jalur tambahan, bukan pengganti sistem antrean.
Misalnya, untuk kuota khusus, pembatalan mendadak, atau skema non-subsidi yang tidak mengganggu jamaah reguler. Dalam format seperti ini, prinsip keadilan masih bisa dijaga, sementara efisiensi tetap tercapai.
Di sinilah negara dituntut hadir dengan kebijaksanaan. Haji bukan sekadar urusan logistik, tetapi juga ruang spiritual umat. Ia tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi juga tidak boleh dikelola secara stagnan tanpa inovasi.
Al-Qur’an telah memberikan prinsip dasarnya. “Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana…” (QS. Ali Imran: 97)
Kata kunci dalam ayat ini adalah mampu (istitha’ah). Bukan cepat, bukan kaya, bukan pula kompetitif. Jadi setiap kebijakan yang lahir, harus tetap berporos pada prinsip ini.
Jika tidak hati-hati, kita khawatir “war tiket haji” akan menggeser orientasi umat dari menunggu panggilan Allah dengan sabar, menjadi memburu kursi keberangkatan dengan logika pasar.
Dan ketika itu terjadi, pertanyaan mendasar kembali mengemuka. Apakah kita sedang memperbaiki sistem ibadah, atau justru mengubah wajah ibadah itu sendiri?(ds)
