Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025 milik Badan Gizi Nasional (BGN). Proses audit tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan pimpinan BPK, termasuk ketua dan wakil ketua lembaga.
Selain BGN, BPK juga menggelar entry meeting untuk pemeriksaan laporan keuangan sembilan kementerian dan lembaga negara pada tahun yang sama. Entitas yang diperiksa meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pertahanan yang mencakup Tentara Nasional Indonesia beserta TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Pemeriksaan juga mencakup Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara, serta BGN. Laporan keuangan dari seluruh entitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, terutama dilihat dari nilai aset, realisasi belanja, dan penerimaan negara bukan pajak.
Ketua BPK, Isma Yatun, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal yang krusial guna menyamakan pemahaman terkait pengelolaan, pertanggungjawaban, serta mekanisme pemeriksaan keuangan negara.
Audit atas laporan keuangan tahun 2025 bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran laporan kementerian/lembaga sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan material agar tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga maupun laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan hasil konsolidasi nasional.
Beberapa risiko yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan serta pelaporan aset tetap, belanja, dan penerimaan negara bukan pajak. Karena itu, seluruh entitas diminta terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam audit tahun ini.
Hingga semester I 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan pada entitas yang diaudit telah mencapai 89 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 81 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari BPK atas komitmen pimpinan lembaga beserta jajarannya.
Isma berharap seluruh pimpinan kementerian dan lembaga mempertahankan komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara sekaligus menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Entry meeting dipimpin oleh Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, serta dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, para kepala staf angkatan TNI, Gubernur Lemhanas, Wakil Kepala BIN, serta pejabat pemeriksa keuangan negara dan perwakilan organisasi internasional.(BY)
