Jakarta, Fativa.id,
-Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bersama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia resmi mendeklarasikan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Pembentukan wadah baru ini menjadi tonggak konsolidasi pekerja sektor maritim sekaligus penegasan bahwa buruh adalah fondasi utama dalam sistem logistik nasional.
Deklarasi tersebut menegaskan posisi strategis pekerja pelabuhan sebagai tulang punggung distribusi barang dan penggerak arus ekonomi nasional. Selain memperjuangkan kesejahteraan buruh, forum ini juga menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) dalam praktik ketenagakerjaan di sektor maritim.
Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusmani HI, menekankan bahwa pelabuhan tidak hanya dibangun oleh infrastruktur, tetapi oleh dedikasi manusia yang bekerja di dalamnya.
“Pelabuhan hidup karena bakti dan pengorbanan buruh. Kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan pelabuhan tanpa membicarakan kesejahteraan pekerjanya. Hari ini kita menancapkan cita-cita agar pelabuhan tumbuh dan buruhnya sejahtera,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Dodi Nurdiana, menyampaikan dukungan penuh atas pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. Ia berharap wadah ini mampu menjadi representasi aspirasi pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia dan menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mereka.
Deklarasi ini turut dihadiri perwakilan federasi buruh transportasi, tenaga kerja bongkar muat, serikat buruh maritim, serta unsur pekerja lainnya. Forum tersebut juga menegaskan peran pekerja pelabuhan sebagai backbone logistik nasional, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. Ia menilai dinamika gerakan buruh saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan dekade 1990-an.
Menurutnya, pemerintah saat ini memberikan ruang pengakuan yang lebih luas terhadap buruh, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas sebagai simbol rekognisi negara terhadap kontribusi pekerja.
“Buruh adalah mitra pemerintah dan salah satu pilar penentu kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden tentang kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Regulasi tersebut akan mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, termasuk penerapan mekanisme human rights due diligence.
Kebijakan ini disebut menjadi bagian penting dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD. Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi. Penilaian mencakup aspek upah, keselamatan dan kesehatan kerja, hak normatif pekerja, dampak lingkungan, serta mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menegaskan bahwa pelabuhan adalah lokomotif ekonomi nasional. Menurutnya, tidak ada negara maju tanpa pelabuhan yang kuat dan pekerja yang sejahtera.
Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia dinilai sebagai simbol konsolidasi perjuangan sektor maritim. Target pertumbuhan ekonomi nasional, katanya, tidak akan tercapai tanpa sistem pelabuhan yang efisien dan tenaga kerja yang terlindungi.
Forum tersebut juga menyoroti aspirasi agar tenaga kerja alih daya di sektor pelabuhan memperoleh peluang menjadi pegawai organik, sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak dasar pekerja.
Deklarasi ditutup dengan seruan solidaritas dan komitmen bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh serta memperkuat sektor pelabuhan nasional sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia.
