Jakarta — Pemerintah menyatakan kesiapan untuk merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengungkapkan bahwa inisiatif ini telah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah awal, Maruarar melakukan peninjauan ke dua titik yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rusun subsidi. Kedua lokasi tersebut berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan masing-masing lahan seluas kurang lebih 10 hektare.
Maruarar menilai kawasan tersebut memiliki nilai strategis karena didukung akses transportasi yang memadai dan berdekatan dengan sentra industri. Jarak dari lokasi ke kawasan industri disebut hanya sekitar dua hingga dua setengah kilometer.
“Lokasinya cukup ideal. Aksesnya baik dan dekat dengan kawasan kerja, sehingga memudahkan mobilitas penghuni,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (25/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun sekitar 18 menara rumah susun, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas yang disiapkan antara lain sekolah, layanan kesehatan, area bermain anak, hingga sarana olahraga, guna menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan layak.
Maruarar menekankan bahwa proyek rusun subsidi ini diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan hunian terjangkau yang berkualitas bagi MBR. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menghadirkan terobosan agar kelompok berpenghasilan rendah dapat menikmati fasilitas hunian yang memadai.
“Tujuan kami bukan sekadar membangun tempat tinggal, tetapi menciptakan kawasan hunian yang manusiawi dan berkelanjutan,” kata dia.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan lahan yang digunakan bukan merupakan area persawahan atau lahan produktif pangan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta, guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari, mengingat proyek ini melibatkan aset milik swasta.
“Saya sudah menyampaikan rencana ini kepada Presiden dan Ketua Satgas Perumahan, Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat namun tetap taat aturan. Dalam waktu dekat, saya juga akan bertemu Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk proses verifikasi lanjutan,” pungkas Maruarar.(BY)
