Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meresmikan transformasi tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sektor peternakan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Senin (19/1/2026).
Ketiga UPTD tersebut adalah UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, UPTD Ternak Unggas, dan UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Semen Beku (BPTSB) Tuah Sakato.
Peresmian yang digelar di UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumbar mendorong reformasi birokrasi yang fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penerapan BLUD diharapkan mampu mengubah pola kerja birokrasi dari yang kaku menjadi lebih responsif, adaptif, dan inovatif.
Ia menegaskan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD harus seiring dengan peningkatan kinerja dan kualitas layanan yang nyata dirasakan masyarakat.
“BLUD memberi ruang bagi unit layanan untuk lebih mandiri dan profesional. Namun, kebebasan ini harus dibarengi dengan kinerja yang terukur dan pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga mendorong UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar untuk terus dikembangkan menjadi ikon layanan publik modern berbasis digital.
Penerapan sistem pendaftaran dan rekam medis melalui aplikasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mendukung kemandirian pengelolaan pendapatan rumah sakit.
“Dengan sistem digital, Rumah Sakit Hewan dapat memberikan layanan profesional sekaligus mengelola pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan,” jelas Mahyeldi.
Untuk UPTD Ternak Unggas, gubernur menekankan pentingnya penguatan hilirisasi. UPTD ini tidak hanya dituntut fokus pada produksi bibit, tetapi juga mampu berinovasi menyediakan pakan berkualitas dengan harga kompetitif melalui kemitraan dengan pihak ketiga.
Sementara itu, di UPTD BPTSB Tuah Sakato Payakumbuh, Gubernur mendorong pemanfaatan teknologi produksi, terutama teknologi sexing pada semen beku, agar peternak dapat menyesuaikan kebutuhan ternaknya secara lebih tepat. Fleksibilitas BLUD juga diharapkan memperluas jangkauan pemasaran hingga ke luar daerah.
Mahyeldi menyebutkan, hingga kini jumlah BLUD di Sumbar telah mencapai 55 unit dan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap keberadaan BLUD, termasuk di sektor peternakan, dapat meningkatkan kinerja tanpa membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD tidak hanya melalui kenaikan tarif, tetapi lewat efisiensi operasional, peningkatan volume layanan, dan inovasi unit usaha yang bernilai tambah,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh jajaran di ketiga UPTD untuk menjadikan BLUD sebagai tonggak penguatan sektor peternakan Sumbar yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Sukarli, menyampaikan bahwa UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan medis, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan keilmuan terkini di bidang kesehatan hewan.
Sukarli menambahkan, BLUD Rumah Sakit Hewan Sumbar juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Hingga akhir 2025, PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp1,7 miliar diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,4 miliar seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan.
“BLUD ini memiliki nilai strategis dan diharapkan berkembang sebagai pusat rujukan layanan kesehatan hewan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tutup Sukarli.(des*)
