Kuota Impor BBM SPBU Swasta Masih Dihitung Pemerintah

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

JakartaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa operator SPBU swasta masih diperbolehkan mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sepanjang 2026. Kebijakan ini diambil karena kemampuan produksi dalam negeri, khususnya oleh PT Pertamina (Persero), belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pasokan BBM di Tanah Air masih belum seimbang dengan tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi ini paling terasa pada jenis BBM dengan angka oktan tinggi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, yang umumnya dipasarkan oleh SPBU swasta.

“Selama produksi kita masih belum bisa menutup kebutuhan konsumsi, impor tetap harus dilakukan untuk sementara waktu,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Ia optimistis situasi tersebut akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Dengan mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, pemerintah menargetkan pada 2027 Pertamina sudah mampu memproduksi BBM beroktan tinggi secara mandiri.

“RON 92, 95, hingga 98 kita dorong agar sudah bisa diproduksi pada 2027, kemungkinan di semester kedua. Nanti kebutuhan itu bisa dipenuhi dari Pertamina,” jelasnya.

Meski izin impor tetap diberikan, Bahlil belum mengungkapkan secara rinci besaran kuota yang akan diterima masing-masing operator SPBU swasta pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah masih melakukan perhitungan berdasarkan kemampuan produksi Pertamina dan tingkat konsumsi di lapangan.

“Untuk swasta, kuota impor tetap ada. Namun sekarang kami sedang menghitung kisaran yang tepat bagi tiap badan usaha, karena kapasitas produksi Pertamina memang belum mencukupi permintaan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada para operator SPBU swasta terkait mekanisme pemberian kuota impor 2026.

“Proses distribusinya sedang berjalan. Seperti saat periode Natal dan Tahun Baru kemarin, kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Laode.(BY)