Jakarta – Amerika Serikat dikabarkan bakal mengambil kendali atas cadangan minyak Venezuela setelah melancarkan serangan udara ke negara tersebut dan membawa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat.
Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer itu dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya dugaan keterlibatan pemerintahan Maduro dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Namun, banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk intervensi yang berorientasi pada penguasaan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai sekitar 303 miliar barel.
Berikut rangkuman sejumlah fakta terkait rencana AS menguasai cadangan minyak Venezuela:
1. Trump Ingin Mengambil Alih Pengelolaan Minyak
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan mengambil alih pengelolaan sektor migas Venezuela usai runtuhnya pemerintahan Nicolas Maduro akibat operasi militer AS.
Donald Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan energi asal Amerika siap masuk untuk memulihkan industri minyak Venezuela yang dinilainya telah rusak parah akibat krisis berkepanjangan.
“Kami akan membawa perusahaan minyak terbesar Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, untuk masuk dan menginvestasikan miliaran dolar guna memperbaiki infrastruktur minyak yang hancur,” kata Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago.
2. Tanggapan Perusahaan Migas AS
Pernyataan Trump langsung mendapat respons dari Chevron, salah satu perusahaan energi terbesar asal AS yang selama ini memiliki kepentingan bisnis di Venezuela. Melalui juru bicaranya, Chevron menyatakan masih bersikap berhati-hati.
“Chevron tetap memprioritaskan keselamatan karyawan serta integritas aset kami, dan beroperasi sesuai dengan seluruh hukum serta regulasi yang berlaku,” ujar juru bicara perusahaan, dikutip dari Sky News.
Sementara itu, ConocoPhillips menyebut tengah mencermati perkembangan situasi dan dampaknya terhadap stabilitas energi global.
“Kami memantau situasi di Venezuela dan implikasinya terhadap pasokan energi dunia. Masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai langkah bisnis di masa depan,” ujar juru bicara ConocoPhillips.
Adapun perusahaan energi besar lainnya seperti ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies, dan Saudi Aramco belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait potensi keterlibatan mereka di Venezuela.
3. Potensi Raksasa Minyak Venezuela
Venezuela menyimpan sekitar 17 persen dari total cadangan minyak dunia, setara dengan 303 miliar barel, menjadikannya negara dengan cadangan minyak terbesar secara global.
Pada era keemasannya di dekade 1970-an, produksi minyak Venezuela pernah mencapai 3,5 juta barel per hari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produksinya merosot tajam.
Tahun lalu, rata-rata produksi minyak Venezuela hanya sekitar 1,1 juta barel per hari, atau sekitar 1 persen dari produksi global.
Dahulu, Amerika Serikat merupakan pembeli utama minyak Venezuela. Namun, setelah hubungan kedua negara memburuk dan sanksi ekonomi diberlakukan, Tiongkok kini menjadi tujuan utama ekspor minyak negara tersebut.
Sebagian besar cadangan minyak Venezuela berupa minyak berat yang berada di kawasan Orinoco, wilayah tengah negara itu. Masalah korupsi serta keterbatasan pendanaan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi yang mampu mengelola sumber daya minyak secara efisien.
4. Dampak ke Pasar Minyak Dunia
Harga minyak global sempat melemah pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB) setelah Trump menyatakan bahwa Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak mentah yang sebelumnya terkena sanksi kepada AS.
Minyak Brent turun 0,8 persen ke level USD 60,23 per barel, sementara West Texas Intermediate melemah 1 persen menjadi USD 56,52 per barel.
5. Sikap Pemerintah Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia masih mencermati perkembangan situasi tersebut dan dampaknya terhadap harga minyak dunia.
Menurut Airlangga, hingga kini belum terlihat gejolak besar yang memengaruhi stabilitas harga minyak global.
“Masih kami monitor karena yang utama dampaknya ke harga minyak. Sejauh ini tidak ada lonjakan signifikan, harga minyak masih relatif rendah, sekitar 63 dolar per barel,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, pemerintah belum menyiapkan langkah khusus selama kondisi masih terbilang stabil dan akan terus menunggu perkembangan lebih lanjut.
6. Harga Minyak Diperkirakan Tetap Stabil
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan harga minyak dunia, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Menurut Fabby, harga minyak global sangat ditentukan oleh keseimbangan pasokan dan permintaan. Dalam konteks Venezuela, potensi gangguan pasokan dinilai terlalu kecil dibandingkan kondisi pasar saat ini.
“Produksi minyak Venezuela hanya sekitar 1 juta barel per hari, atau sekitar 1 persen dari total produksi dunia. Sementara pasar global masih mengalami surplus sekitar 3 juta barel per hari,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, bahkan jika terjadi penurunan produksi atau pembatasan ekspor dari Venezuela, dampaknya terhadap harga minyak global akan terbatas.
“Kalau pasokan turun 1 juta barel per hari tetapi masih ada surplus 3 juta barel, secara teori harga tidak akan naik signifikan,” katanya.
Fabby menambahkan, lonjakan harga minyak biasanya terjadi bila gangguan pasokan datang dari produsen besar dengan volume dominan. Dalam kasus Venezuela, skala produksinya belum cukup besar untuk mengubah struktur pasar global.
Meski sentimen geopolitik dapat memicu volatilitas jangka pendek, kenaikan harga akibat faktor tersebut umumnya bersifat sementara dan akan kembali mengikuti fundamental pasar.
“Pasar minyak cepat bereaksi terhadap isu geopolitik, tapi selama fundamentalnya masih surplus, kenaikan harga biasanya tidak bertahan lama,” ujarnya.
Bagi Indonesia yang merupakan negara pengimpor minyak, harga yang relatif stabil atau rendah tentu lebih menguntungkan. Namun, Fabby mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor tetap menjadi risiko utama, sehingga penguatan produksi dalam negeri serta pengendalian konsumsi BBM harus tetap menjadi prioritas.(BY)
