Jakarta – Pemerintah Iran menutup akses internet dan layanan telepon internasional pada Kamis (8/1/2026) malam waktu setempat, seiring meningkatnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah negara itu.
Menurut laporan NetBlocks yang dikutip Al Jazeera, Jumat (9/1/2026), pemadaman ini mengikuti serangkaian langkah sensor digital yang menargetkan protes di seluruh Iran, sehingga membatasi komunikasi publik di tengah situasi kritis.
Sejak akhir Desember 2025, pengunjuk rasa turun ke jalan di berbagai kota, menolak kenaikan biaya hidup dan pelemahan nilai mata uang lokal. Data AFP menyebutkan, sedikitnya 21 orang, termasuk aparat keamanan, tewas dalam kerusuhan ini.
Pemerintah Iran memberikan pernyataan yang beragam terkait kerusuhan tersebut. Presiden Masoud Pezeshkian menekankan perlunya penegakan ketertiban secara maksimal terhadap para demonstran.
Awal pekan ini, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa para perusuh harus mendapatkan hukuman tegas. Hakim Agung negara itu juga menuduh para demonstran bekerja sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang terlibat kerusuhan. “Siapa pun yang turun ke jalan untuk membuat kekacauan, menciptakan ketidakamanan, atau mendukung aksi itu, tidak akan diberi ampun,” tegas Gholam.(des*)
