Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, memaparkan kondisi kerusakan yang dialami Kota Padang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025).
Rakor ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan data dan kajian teknis terkini, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun.
Ia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan anggaran tersebut disebabkan oleh masuknya sejumlah program pengelolaan sumber daya air, seperti pembangunan check dam dan sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang.
“Dari hasil pembahasan bersama tim ahli, total kerusakan dan kerugian diperkirakan sekitar Rp5,5 triliun. Kebutuhan terbesar berada di sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, sektor ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar,” ujar Fadly Amran.
Ia juga mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode November 2025 hingga Januari 2026 berdampak pada sekitar 67.563 warga. Data sementara mencatat kerusakan rumah meliputi 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Selain sektor perumahan, kerusakan juga melanda berbagai infrastruktur penting. Tercatat kerusakan pada 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter ruas jalan, dan 22 bendungan. Dampak bencana juga mengenai lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, jaringan irigasi dan drainase, sistem penyediaan air bersih, serta lahan pertanian dan perikanan.
Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Fadly Amran menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengusulkan lokasi pembangunan di kawasan Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan hunian tetap diperkirakan sekitar 800 unit, meningkat dari sebelumnya 500 unit. Penambahan sekitar 300 unit diperuntukkan bagi rumah warga yang harus direlokasi dari kawasan bantaran sungai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai landasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terpadu, dan akuntabel.
“Validitas data menjadi kunci agar penyaluran bantuan, relokasi masyarakat, serta pemulihan infrastruktur dapat tepat sasaran. BNPB siap mendukung dan mengawal kebutuhan rehab-rekon daerah terdampak hingga ke kementerian terkait,” tutupnya.(des*)
