Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah keras untuk menertibkan peredaran pupuk bersubsidi. Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Pertanian mencabut izin sekitar 2.300 distributor yang ketahuan menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).
Langkah tersebut disampaikan Amran saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Ia menegaskan, tindakan ini dilakukan demi melindungi petani dari praktik curang.
“Begitu ada yang menaikkan harga di atas HET, tanpa basa-basi langsung kami cabut izinnya. Bahkan pada hari itu juga,” tegas Amran.
Tidak hanya itu, Amran menjelaskan bahwa aparat penegak hukum juga terlibat dalam menindak pelanggaran distribusi pupuk. Hingga kini, sudah ada 76 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas penyimpangan tersebut.
Penataan juga dilakukan ke dalam tubuh Kementerian Pertanian. Menurut Amran, sebanyak 192 pegawai dicopot dari jabatan karena terlibat praktik tidak sehat atau tidak menunjukkan kinerja yang baik.
“Di internal Kementan, selama satu tahun ada 192 pejabat yang kami copot. Ada yang diberhentikan, bahkan ada yang berujung penjara,” ujarnya.
Amran menegaskan bahwa kebijakan tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo, agar pengelolaan pupuk bersubsidi benar-benar berpihak pada petani dan bebas dari permainan harga.
Ia memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap siapa pun yang mengganggu tata kelola pupuk.
“Kalau lima tahun ke depan ada yang masih bermain-main, sesuai perintah Presiden, mereka harus segera dicopot,” tutupnya.(BY)
