Jakarta – Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian lewat serangkaian kebijakan dan pernyataan yang dinilai berani serta tidak konvensional. Sepanjang 2025, sejumlah langkahnya menjadi perbincangan luas di kalangan publik maupun pelaku ekonomi.
Pada awal masa tugasnya, Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi yang lugas dan blak-blakan. Salah satu pernyataannya yang menuai sorotan muncul ketika ia menanggapi tuntutan aksi demonstrasi bertajuk 17+8 pada akhir Agustus 2025. Saat itu, ia menyebut tuntutan tersebut berasal dari sebagian kecil masyarakat yang masih merasa kesulitan secara ekonomi.
Dalam konferensi pers perdananya di Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 6–7 persen. Ia meyakini peningkatan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja dan meredam gejolak sosial.
Sejak itu, berbagai kebijakan strategis pun dijalankan. Berikut rangkuman langkah besar Purbaya sepanjang 2025:
1. Penempatan Dana Negara Rp200 Triliun di Bank BUMN
Purbaya memutuskan menempatkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke lima bank milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan serta mendorong penyaluran kredit produktif.
Dana tersebut dialokasikan dengan besaran berbeda, yakni Rp55 triliun masing-masing untuk Mandiri, BRI, dan BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun bagi BSI. Awalnya, beberapa bank mengaku kesulitan menyalurkan dana tersebut, namun seiring waktu justru meminta tambahan likuiditas.
2. Menahan Kenaikan Cukai Rokok Tahun 2026
Dalam kebijakan fiskalnya, Purbaya memutuskan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dan perekonomian nasional.
Meski tarif tetap, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik impor maupun produksi domestik tanpa cukai. Menurut Purbaya, produk ilegal merugikan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan penataan industri hasil tembakau yang lebih terpusat.
3. Sikap Tegas soal Utang Kereta Cepat Whoosh
Purbaya juga menjadi sorotan saat menyatakan keberatannya menggunakan dana negara untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia mendorong agar pembiayaan diselesaikan secara mandiri oleh pengelola melalui skema bisnis yang ada.
Meski demikian, ia menegaskan tetap akan mengikuti keputusan akhir pemerintah dan arahan presiden terkait penyelesaian kewajiban proyek strategis tersebut.
4. Rencana Penghentian Satgas BLBI
Menilai kinerjanya belum optimal, Purbaya menyatakan niat membubarkan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Kendati demikian, proses penagihan kewajiban para obligor tetap akan dilanjutkan melalui pembentukan tim khusus dengan kemampuan pelacakan aset.
Ia menegaskan pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk mengejar aset obligor tanpa harus bergantung pada struktur satgas sebelumnya.
5. Peringatan Keras untuk Direktorat Bea dan Cukai
Menyusul temuan kasus beras impor ilegal, Purbaya melontarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia bahkan membuka opsi pembekuan institusi dan perumahan ribuan pegawai jika tidak ada perbaikan sistem pengawasan.
Pemerintah memberikan waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk berbenah dan meningkatkan kinerja pengawasan impor.
6. Penertiban Pakaian Impor Bekas
Purbaya juga mengambil sikap tegas terhadap masuknya pakaian bekas impor ilegal. Ia menegaskan tidak akan membuka ruang pasar bagi barang ilegal, tanpa memandang kepentingan pedagang.
Namun, dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, ia membuka peluang pemanfaatan pakaian bekas untuk bantuan kemanusiaan dengan skema pengecualian pajak dan kepabeanan.
7. Peluncuran Kanal Pengaduan “Lapor Pak Purbaya”
Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan pengawasan publik, Purbaya meluncurkan kanal pengaduan bertajuk Lapor Pak Purbaya. Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terkait pajak dan bea cukai secara langsung melalui WhatsApp.
Setiap laporan wajib mencantumkan identitas lengkap dan alamat email agar dapat diproses oleh tim Kementerian Keuangan.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang berani, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu figur paling disorot di kabinet sepanjang 2025. Langkah-langkahnya dinilai membawa perubahan signifikan, meski juga menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.(BY)
