Padang – Di tengah duka mendalam akibat bencana yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengingatkan para pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan agar tidak memanfaatkan situasi krisis dengan menaikkan harga kebutuhan pokok.
Sejumlah wilayah seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan daerah lain mengalami kerusakan parah dalam beberapa hari terakhir. Ribuan rumah dan fasilitas umum hancur, sementara ratusan warga kehilangan mata pencaharian. Di tengah kondisi tersebut, muncul laporan awal mengenai potensi permainan harga yang langsung menjadi perhatian pemerintah.
Gubernur menegaskan bahwa mencari keuntungan dengan menekan masyarakat pada masa sulit ini adalah tindakan tidak bermoral dan dapat berujung pada sanksi hukum berat.
“Ketika masyarakat sedang berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, air bersih, dan tempat berlindung, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Siapa pun yang berani menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan langsung dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya dalam pernyataan di Padang, Jumat (5/12/2025).
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, Gubernur meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya melakukan pemantauan harian di seluruh pasar utama. Pemeriksaan rantai distribusi juga diminta diperketat guna mencegah aksi penimbunan.
Ia juga menginstruksikan agar dilakukan koordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan pasokan beras, gula, minyak goreng, telur, serta kebutuhan pokok lainnya tetap aman.
Selain itu, Gubernur meminta bupati dan wali kota di seluruh Sumbar untuk:
Menggelar operasi pasar dan program pangan murah secara luas, khususnya di daerah yang terdampak berat.
Mendata seluruh sarana perdagangan yang rusak, termasuk pasar, sentra industri, pelaku IKM, dan IMB.
Mengambil langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting, dan elpiji, meski akses logistik antarwilayah masih terkendala.
Melakukan pelarangan, pengawasan, dan tindakan tegas terhadap pedagang yang menaikkan harga di luar ketentuan maupun kewajaran.
Mengintensifkan koordinasi antar-OPD serta dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait guna menyusun solusi yang tepat.
“Tugas kita tidak hanya menangani bencana, tetapi juga memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Mahyeldi.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha, distributor, pedagang, dan masyarakat untuk menjaga empati serta solidaritas.
“Kita bisa bangkit lebih cepat jika saling menguatkan. Jangan menambah beban masyarakat yang sedang berduka,” tutupnya.(des*)
