Jakarta — Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempertimbangkan untuk melepaskan jabatannya. Usman menilai sang menteri gagal menunjukkan konsistensi kebijakan, serta mengeluarkan izin-izin yang dinilai melanggar rekomendasi pemerintah daerah.
“Jika Pak Menteri tidak mampu menangani urusan kehutanan secara tepat, lebih baik mengundurkan diri. Ini bukan persoalan personal, tetapi menyangkut kelangsungan hutan kita,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menhut, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan persoalan kehutanan yang terjadi saat ini tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan politik atau dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, siapa pun yang sedang menjabat harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi hutan saat ini.
“Berapa lama butuh waktu untuk memulihkan hutan yang sudah rusak? Pohon besar tidak muncul dalam hitungan tahun. Tanggung jawab itu berada di tangan menteri yang sekarang, bukan masa lalu,” katanya.
Usman juga menyoroti penggunaan kutipan ayat dan hadis oleh Raja Juli yang dinilainya tidak sejalan dengan langkah kebijakan yang diambil kementerian. Salah satu contoh yang disoroti adalah penerbitan izin di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia menyebut bupati setempat sudah mengusulkan penghentian dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap mengeluarkan izin baru pada 30 November 2025.
“Ucapan Pak Menteri tidak sinkron dengan tindakan nyata di lapangan. Ini soal keberlanjutan hutan, dan kami di Komisi IV tidak bisa menerima inkonsistensi seperti ini,” tegasnya.
Selain itu, ia menuntut perhatian lebih terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat yang disebutnya mengalami degradasi serius. Usman meminta kejelasan mengenai strategi reboisasi, target pemulihan lahan, serta langkah jangka panjang untuk mengembalikan kawasan yang sudah gundul.
“Kerusakan tersebut berpengaruh besar terhadap risiko bencana dan kehidupan masyarakat sekitar,” lanjutnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan dirinya siap dievaluasi, terutama pasca-banjir bandang yang melanda beberapa provinsi di Sumatera. Ia merespons pula pernyataan Komisi IV yang menyinggung menteri Filipina yang mundur usai gagal menangani bencana banjir.
Menurut Raja Juli, jabatan adalah kewenangan Presiden sepenuhnya. “Saya percaya bahwa kekuasaan itu milik Allah, dan penilaian ada di tangan Presiden. Saya siap dievaluasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia juga menambahkan bahwa kritik publik tidak pernah ia hapus dari media sosialnya. Menurutnya, komentar warganet adalah bagian dari aspirasi dan harapan masyarakat.
“Kritik yang masuk saya biarkan saja. Itu bentuk ekspresi publik—baik kemarahan, keluhan, maupun ekspektasi,” katanya.
Raja Juli menegaskan bahwa fokus utamanya tetap bekerja. “Silakan kalau mau dievaluasi. Tugas saya hanya menjalankan pekerjaan sebaik mungkin. Keputusan lainnya berada di tangan Presiden,” tutupnya.(BY)
