Banjir dan Longsor Melanda, DPRD Padang Pariaman Tetap Pergi Kunker, Tokoh Masyarakat Kecewa

DPRD Padang Pariaman.
DPRD Padang Pariaman.

Padang Pariaman – Ketika ribuan warga masih berjuang menghadapi dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Pariaman, langkah sejumlah anggota Komisi I dan IV DPRD Padang Pariaman justru memicu sorotan. 

Pada Selasa (2/12), mereka tetap berangkat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sleman, DIY, meski daerahnya sedang dilanda bencana besar.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menjelaskan kepada wartawan bahwa agenda tersebut tidak dapat dibatalkan karena sudah terjadwal dan telah tercantum dalam surat resmi.

“Kami hanya menjalankan jadwal yang sudah ditetapkan. Tidak mungkin dibatalkan karena semua sudah terencana dan suratnya pun sudah masuk,” ujarnya, Rabu (3/12).

Kunjungan tersebut diklaim bertujuan mempelajari berbagai hal, mulai dari penanganan Dinas Sosial, persoalan P3K, hingga sektor pariwisata.

Namun, keputusan ini menuai kritik keras dari tokoh masyarakat Padang Pariaman, Hary Efendi Iskandar, atau yang akrab disapa Ajo Heri. Ia menyayangkan sikap para wakil rakyat tersebut yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi warganya, terutama mereka yang masih berada di pengungsian akibat bencana.

“Saya sangat prihatin dan kecewa melihat beberapa anggota DPRD Padang Pariaman tetap melakukan kunker di saat masyarakat mereka sedang tertimpa musibah. Ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap situasi berat yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat,” ujarnya, Rabu (3/12).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dijadikan contoh oleh pejabat manapun.

“Empati sangat dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi bencana. Banyak saudara kita yang kehilangan nyawa akibat banjir bandang dan longsor,” tegas akademisi Universitas Andalas itu.

Ajo Heri juga berharap pejabat lain yang memiliki agenda serupa dapat menunda perjalanan mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap warga.

“Mohon agar menahan diri hingga persoalan besar yang dirasakan masyarakat ini bisa ditangani. Sikap yang ditunjukkan ini tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat,” tutupnya.(des*)