Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memutuskan untuk meniadakan sementara kewajiban penggunaan barcode bagi pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini diambil sebagai upaya darurat agar penyaluran bahan bakar tidak terhambat.
“Untuk sementara, barcode tidak perlu digunakan. Ini langkah antisipasi agar distribusi tetap berjalan,” ujar Bahlil saat meninjau langsung proses pemulihan layanan energi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan karena bencana hidrometeorologi telah menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari terputusnya distribusi BBM dan listrik, hilangnya akses internet, hingga rusaknya jalur transportasi akibat longsor serta jembatan yang roboh di beberapa titik.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mengingatkan warga untuk tidak menyalahgunakan kelonggaran ini dan memastikan BBM dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
“Saya berharap kebijakan ini dipatuhi dan digunakan dengan bijak. Jangan dipakai di luar kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Relaksasi tersebut diharapkan dapat memudahkan pasokan BBM untuk pengiriman logistik, pengoperasian alat berat, serta mobilitas tim penanggulangan bencana, yang selama ini terhambat akibat akses jalan yang tidak stabil dan jaringan komunikasi yang terganggu.
Untuk memperlancar suplai, Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman BBM dengan menambah armada mobil tangki serta personel lapangan. Selain itu, pemerintah bersama BPH Migas juga memberikan fleksibilitas distribusi, memungkinkan pemindahan alokasi BBM antarwilayah dalam satu provinsi jika situasi lapangan mengharuskan, terutama akibat perubahan jalur pascabencana.(BY)
