Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa pembaruan dan verifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya difokuskan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin agar mampu mandiri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam rapat koordinasi penurunan kemiskinan yang digelar di Ruang Pertemuan Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (6/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri para pendamping PKH dari seluruh kecamatan di Kota Padang. Dalam arahannya, Maigus menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
“Pembaruan data harus dilakukan secara rutin supaya bantuan sosial diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Kita tidak ingin ada penerima yang tidak semestinya mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maigus menekankan bahwa PKH bukan hanya tentang menyalurkan bantuan, melainkan juga mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.
“Tujuan utama kita bukan sekadar memperbaiki data, tapi memperbaiki kehidupan masyarakat. Kita ingin warga miskin bisa bangkit dan mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, melaporkan bahwa angka kemiskinan di Kota Padang terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,83 persen, turun dari 4,26 persen pada tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil positif. Namun, masih ada keluarga yang membutuhkan pendampingan agar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” jelas Yenni.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah langkah lanjutan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan pemberdayaan ekonomi keluarga kurang mampu melalui peningkatan keterampilan serta dukungan usaha mikro.
Yenni menegaskan, Pemerintah Kota Padang berkomitmen mencapai target penurunan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Dengan langkah yang terukur dan kerja sama berbagai pihak, kita menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 2,71 persen pada tahun 2029,” pungkasnya.(des*)
