Jakarta – Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyiapkan alokasi belanja negara yang berbeda di setiap wilayah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penduduk di Pulau Jawa diproyeksikan menerima alokasi terendah, sekitar Rp5,1 juta per orang. Sementara itu, warga di kawasan Maluku dan Papua akan mendapatkan jatah tertinggi, mencapai Rp12,5 juta per kapita.
Alokasi ini berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Sri Mulyani, perbedaan nilai tiap wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kebutuhan pembangunan, serta karakteristik tantangan yang dihadapi.
“APBN menjadi instrumen penting dalam menjaga pemerataan pembangunan. Melalui belanja pusat dan transfer ke daerah, pemerintah berupaya menghadirkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI terkait pembahasan RUU APBN 2026.
Rincian alokasi per kapita di RAPBN 2026 meliputi:
Sumatera: Rp6,5 juta
Kalimantan: Rp8,5 juta
Sulawesi: Rp7,3 juta
Jawa: Rp5,1 juta
Bali–Nusa Tenggara: Rp6,4 juta
Maluku–Papua: Rp12,5 juta
Sri Mulyani menambahkan, anggaran tersebut akan menopang sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta layanan kesehatan gratis (CKG).
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan TKD sebesar Rp650 triliun pada 2026. Dana ini mencakup belanja pegawai, biaya operasional, hingga layanan publik, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan. Rincian TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,5 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp13,1 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa TKD diarahkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta penguatan program Dana Desa yang turut menumbuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Melalui sinergi belanja pusat dan daerah, pemerintah berharap program prioritas dapat terealisasi lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Nusantara.(BY)
