Padang – Ribuan mahasiswa bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP) serta pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.10 WIB dan menarik perhatian karena di tengah ribuan peserta, terlihat belasan ibu-ibu turut menyuarakan aspirasi. Mereka berdiri di kerumunan sambil lantang menyampaikan tuntutan. Salah seorang di antaranya, Weni, mengaku sudah tiba di lokasi sejak pukul 14.00 WIB. Ia menegaskan kehadirannya murni untuk membela kepentingan rakyat.
“Saya datang untuk ikut menyampaikan aspirasi. Saya asli Padang dan merasa perlu turun langsung,” ujar Weni.
Dalam orasinya, Weni mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menilai, kebijakan kedua pejabat tersebut menjadi salah satu pemicu aksi. “Kami meminta Presiden mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan. Ini semua akibat kebijakan mereka,” tegasnya. Weni juga menyoroti kinerja DPR RI yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. “Saat pemilu, mereka minta dukungan masyarakat, tapi setelah duduk di kursi empuk, mereka malah berpesta di atas penderitaan rakyat,” tambahnya.
Peserta aksi lain, Nur, menyampaikan harapannya agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan menyediakan lapangan kerja. “Kami ke sini menuntut harga bahan pokok turun dan pemerintah membuka lebih banyak kesempatan kerja,” ucapnya.
Massa mulai berdatangan sejak pukul 14.30 WIB dengan membawa spanduk, poster, serta bendera organisasi. Mahasiswa juga mengenakan almamater masing-masing sebagai identitas. Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Dedi Irwansyah, mengatakan massa Unand berangkat menuju DPRD sekitar pukul 13.30–14.00 WIB.
“Kami dari Unand bergerak sekitar jam 1 siang, sekitar setengah 2 sudah menuju DPRD,” jelasnya.
Dedi menegaskan, aksi ini tidak hanya digagas BEM Sumbar, melainkan berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Sejumlah perguruan tinggi di Sumbar turut bergabung bersama OKP hingga elemen buruh. “Hari ini kita turun dengan tajuk Masyarakat Sumbar Melawan. Ada mahasiswa, OKP, bahkan buruh yang ikut. Kalau dihitung, bisa lebih dari lima kelompok,” katanya.
Berdasarkan konsolidasi sehari sebelumnya, diperkirakan sekitar seribu mahasiswa ikut serta, belum termasuk OKP dan buruh. Tuntutan aksi kali ini meliputi isu nasional hingga daerah. Di tingkat pusat, mahasiswa mendesak penghapusan atau pemangkasan tunjangan DPR RI, evaluasi kinerja legislatif, revisi RKUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU TNI.
Sementara untuk daerah, massa menuntut transparansi DPRD dalam penyusunan kebijakan serta percepatan pengesahan perda terkait LGBT. Meski jumlah peserta cukup besar, Dedi menegaskan aksi digelar dengan damai. “Ini murni aksi damai. Tidak ada anarkis. Semua tuntutan akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumbar,” pungkasnya.(des*)
