Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Payakumbuh yang digelar pada Kamis (21/08/2025).
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, yang hadir langsung dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2026. Ia menyebutkan, rancangan tersebut disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh, RKPD Provinsi Sumatera Barat, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Rancangan KUA berisi kerangka ekonomi makro, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta strategi pencapaiannya. Sementara PPAS lebih fokus pada penetapan program prioritas dan plafon anggaran maksimal untuk setiap perangkat daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA,” jelas Elzadaswarman.
Lebih lanjut, ia menyinggung tema pembangunan nasional 2026 yang mengusung semangat “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dengan delapan prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Pemko Payakumbuh mengangkat tema pembangunan daerah yaitu “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing”.
Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima prioritas utama pembangunan Kota Payakumbuh pada tahun 2026. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Kedua, memperkuat perekonomian berbasis produk unggulan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keempat, memperkokoh kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan pada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK). Kelima, mengutamakan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta mendukung keberlanjutan.
Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Pemko Payakumbuh juga menargetkan sejumlah indikator makro ekonomi pada tahun 2026. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,94 persen, tingkat inflasi dikendalikan di kisaran 1–2 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,60 persen, tingkat kemiskinan ditekan hingga 3,67 persen, rasio gini diturunkan menjadi 0,3 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan hingga mencapai 81,62 persen.
Dari sisi pendapatan daerah, tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp647,41 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp152,42 miliar dan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar Rp494,98 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp697,93 miliar yang dialokasikan untuk berbagai pos, di antaranya belanja pegawai, peningkatan pelayanan dasar, program penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur prioritas.
Elzadaswarman juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah menjelang implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai berlaku pada 2027. Regulasi tersebut mengharuskan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja, sementara belanja infrastruktur publik minimal harus 40 persen.
“Tahun 2026 akan menjadi fase penting untuk menyiapkan penyesuaian anggaran sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk disiplin dalam pengelolaan belanja dan mengambil langkah-langkah strategis agar tidak terkena sanksi administratif maupun finansial,” tegasnya.
Ia berharap agar DPRD dan pemerintah daerah dapat segera membahas dan menyepakati rancangan KUA-PPAS ini, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan RAPBD 2026. “Kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkas Elzadaswarman.(des*)
