Padang  

Maigus Nasir, Penataan Muaro Padang Selaras dengan Program ‘Jelajah Padang’

Pemko Padang Dukung Penataan Pelabuhan Muaro.
Pemko Padang Dukung Penataan Pelabuhan Muaro.

Padang – Pemerintah Kota Padang menyatakan komitmen kuat untuk mendukung penataan dan peningkatan kualitas Pelabuhan Muaro Padang, pelabuhan tertua di Sumatera Barat yang menyimpan nilai sejarah dan memiliki peran strategis dalam pembangunan kota.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mendampingi Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa, dalam kunjungan kerja ke kawasan Pelabuhan Muaro, Rabu (30/7/2025).

“Kami mendukung penuh rencana penataan Pelabuhan Muaro. Selain memperkuat fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi dan logistik, upaya ini juga selaras dengan revitalisasi kawasan Sungai Batang Arau yang menjadi bagian dari Program Unggulan ‘Jelajah Padang’,” ujar Maigus Nasir di sela-sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD Provinsi Sumbar sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan rencana tersebut. Menurutnya, pembenahan kawasan Pelabuhan Muaro dan Batang Arau tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan daya tarik wisata kota.

“Jika penataan ini terealisasi, kami yakin Pelabuhan Muaro dapat menjadi ikon baru Kota Padang. Bukan hanya sebagai pelabuhan bersejarah, tapi juga destinasi wisata yang hidup dan menarik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan dukungan anggaran di tingkat nasional agar program revitalisasi ini bisa segera dilaksanakan. Ia menilai, Pelabuhan Muaro memiliki potensi besar apabila dikelola secara terintegrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menghidupkan kembali kawasan tersebut.

“DPRD Sumbar siap mengawal agar penataan Pelabuhan Muaro dan kawasan Batang Arau masuk dalam skala prioritas pembangunan provinsi,” tuturnya.(des*)