Jakarta – Serangan yang dilancarkan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10) dini hari menuai kecaman dari berbagai negara. Mereka mendesak agar aksi saling serang dihentikan untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Mesir, misalnya, meminta agar konflik di Gaza, Palestina diselesaikan melalui gencatan senjata dan pembebasan para tahanan.
“Mengutuk semua tindakan yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan,” ungkap Pemerintah Mesir seperti dilaporkan oleh Aljazeera.
Arab Saudi juga mengecam serangan Israel terhadap Iran, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Iran dan hukum internasional.
Saudi mendorong semua pihak untuk berupaya menciptakan perdamaian dan mengurangi eskalasi konflik.
“Kerajaan menegaskan penolakannya terhadap eskalasi yang berlanjut di kawasan dan perluasan konflik yang mengancam keamanan serta stabilitas negara-negara dan masyarakat di kawasan,” jelas Pemerintah Arab Saudi.
Negara-negara Arab lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Hamas, juga turut mengutuk serangan Israel tersebut.
Kecaman juga datang dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mendesak Iran untuk tidak membalas serangan, dengan argumen bahwa serangan balasan justru akan memperburuk situasi.
“Kami mendesak Iran untuk melakukan gencatan senjata terhadap Israel agar siklus pertempuran dapat diakhiri tanpa eskalasi lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Sean Savett.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) juga mengecam serangan militer Israel terhadap Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Kemlu mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan.
“Indonesia dengan tegas mengutuk serangan militer Israel terhadap Iran. Peningkatan dan perluasan konflik ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan menunjukkan pengabaian hukum internasional secara keseluruhan oleh Israel,” tulis Kemlu dalam pernyataannya di akun resmi X @Kemlu_RI. (des*)
