Jakarta – Arab Saudi menganggap pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, sebagai pelanggaran yang jelas terhadap kedaulatan Iran serta hukum internasional.
Dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah pada Rabu (7/8), Wakil Menteri Luar Negeri Saudi, Walid al-Khuraiji, menyampaikan pernyataan tersebut. Ini merupakan tanggapan resmi pertama dari Saudi terkait pembunuhan Haniyeh.
Seperti dilansir dari Al Arabiya, al-Khuraiji menegaskan bahwa pembunuhan tersebut merupakan ancaman langsung bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Selain itu, ia mengkritik Israel karena meningkatnya tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan menyoroti pengabaian Israel terhadap perjanjian serta resolusi internasional yang telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Al-Khuraiji juga menyoroti kondisi mengerikan yang dihadapi rakyat Palestina, seperti kekurangan pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan dampak serius pada sektor kesehatan.
Dia mengulangi kecaman Arab Saudi terhadap serangan Israel terhadap warga sipil dan mendesak komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban pasukan Israel atas tindakan mereka.
Lebih lanjut, al-Khuraiji menegaskan kembali dukungan Arab Saudi terhadap resolusi menyeluruh untuk masalah Palestina, yang mengadvokasi diakhirinya pendudukan Israel dan tercapainya solusi yang memungkinkan pembentukan negara Palestina sesuai dengan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab.
Ismail Haniyeh dilaporkan tewas di kediamannya di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7) dini hari, saat ia menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, pada Selasa (30/7).
Menurut hasil penyelidikan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Haniyeh tewas akibat serangan rudal yang menargetkan kamarnya di wisma yang digunakan untuk menjamu tamu kenegaraan Iran.
Beberapa negara, termasuk Iran, mengecam keras pembunuhan Haniyeh. Negara-negara lain yang juga mengecam termasuk Irak, Suriah, Aljazair, Yordania, Oman, Yaman, Kuwait, Tunisia, Turki, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, serta China dan Rusia. (des)
