Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (22/5/2024).
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa ia meningkatkan tunjangan untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja badan yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Ateh tersebut.
“Tahun lalu, saya ingat pada bulan Juni, saya menandatangani Keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP menjadi 100%. Ini adalah bentuk apresiasi kepada BPKP, yang diharapkan dapat memicu dan meningkatkan kinerja BPKP,” ujar Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi menyatakan bahwa BPKP memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara maksimal. Ia mengibaratkan peran BPKP seperti membangun rel kereta dan memastikan kereta tiba di tujuan dengan cepat dan tepat.
“Jadi, tidak hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, bukan seperti itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak boleh, itu tidak boleh, bukan seperti itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, jika hanya banyak larangan yang dikeluarkan, maka akan memperlambat proses pembangunan. Padahal, yang dibutuhkan adalah pembangunan yang cepat.
“Karena jika itu terjadi, akhirnya justru memperlambat. Padahal, kita ingin agar kereta cepat sampai tujuan atau saking takutnya malah kereta berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek ‘tidak, tidak, yang lain saja’ kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Inilah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa tujuan BPKP bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan. Menurutnya, BPKP seharusnya memberikan arahan yang benar dan membenarkan kesalahan sejak awal jika ditemukan.
“Tujuan kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Jadi, seharusnya diberikan arahan yang benar dan tuntunan yang tepat, bukan memasang jebakan. ‘Lah ini keliru, diamkan saja’, mestinya dibetulkan di awal diberi tahu di awal jika ada yang keliru,” kata Jokowi.
“Jangan terbalik, fokusnya bukan pada berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tetapi berapa banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat dari program pemerintah, seharusnya ke arah sana,” tandasnya.(BY)
