 |
Bupati Tanah Datar Eka Putra berbicara dengan kalangan perantau, pada kegiatan silaturahmi virtual dan webinar. Eka mengajak perantau untuk turut berinvestasi
| di kampung halaman. (ist) |
Tanah Datar – Ketergantungan Pemkab Tanah Datar terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama menyangkut dengan penyediaan belanja daerah dan pembangunan. Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perantau.
Demikian diungkapkan Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sabtu (4/9) malam, saat berdialog dengan kalangan perantau menggunakan sistem virtual dari Gedung Indojolito Batusangkar. Perantau yang hadir berasal dari berbagai paguyuban, seperti Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) dan Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) sejumlah kota di Indonesia.
‘’Keuangan daerah relatif sangat terbatas. Ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Dari Rp1,3 triliun anggaran teralokasi di APBD, hanya Rp106 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana APBD pun sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial,’’ katanya.
Untuk belanja pembangunan, ujar bupati, pemerintah daerah terus berupaya mendapat alokasi dari provinsi dan pusat, serta dukungan dari kalangan perantau dan investor yang menanamkan modalnya di Tanah Datar. Agar pembangunan meningkat, bupati pun mengajak perantau meningkatkan investasinya di kampng halaman.
Melaksanakan pembangunan, sebut Eka, harus melibatkan semua unsur masyarakat, tidak saja yang berdomisili di daerah, tetapi juga dari kalangan perantau yang memiliki kekuatan modal serta menyebar di berbagai kota, baik di Indonesia maupun negara-negara tetangga.
Bupati menyebut, sebagai pemimpin baru bersama Wabup Richi Aprian, pihaknya sangat membutuhkan informasi, masukan, saran dan nasehat dari sesepuh, tokoh masyarakat dan perantau. Apalagi kami berdua, tuturnya, berlatar belakang pengusaha dan masih terbilang muda.
Di kesempatan itu, Bupati Eka juga menyampaikan, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanah Datar sudah ditetapkan bersama DPRD, dan diregistrasi pada Biro Hukum Pemprov sesuai jadwal yang ditentukan pada 24 Agustus 2021 silam.
“RPJMD menjadi dasar bagi kami menjabarkan visi dan misi pembangunan menjadi program dan kegiatan. Untuk mewujudkannya butuh dukungan perantau, seperti halnya yang sudah diperbuat perantau selama ini. Kontribusi perantau akan mempercepat pelaksanaan pembangunan,” sampai bupati.
Ketua DPRD H. Rony Mulyadi, pada kesempatan menyebutkan, webinar ranah dan rantau bisa menjadi agenda yang dilaksanakan secara berkala.
“Kami mendukung kegiatan ini, sebaiknya bisa terlaksana secara berkala dan berkelanjutan, mengingat manfaat yang bisa diambil melalui forum diskusi yang dihadiri perantau-perantau Tanah Datar yang sukses di berbagai bidang,” sampainya.
Rony juga berharap masukan-masukan disampaikan perantau, bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan dilakukan monitoringnya.
Pemuka masyarakat Tanah Datar di perantauan Prof. Fasli Djalal, menyampaikan apresiasi terlaksananya webinar perdana antara pemerintah daerah dengan perantau. “Melalui forum ini, kita bisa memberikan masukan dan strategi-strategi yang jitu kepada pemerintah daerah menghadapi kendala-kendala birokrasi saat ingin merealisasikan sebuah program,” sampai Fasli yang juga rektor Universitas Yarsi Jakarta ini.
Secara umum, para perantau menyampaikan dukungan terhadap program tahfiz, selain itu berharap peningkatan kualitas pendidikan, mendorong tumbuh UMKM, sektor pertanian serta peningkatan kualitas infrastruktur.
“Harus menjadi perhatian bersama, anak-anak Tanah Datar yang lulus di PTN favorit di Jawa semakin menurun dan kami juga berharap duet bupati dan wabup selalu harmonis sehingga pemerintahan bisa berjalan kondusif,” sampai salah seorang perantau.
Webinar yang dimoderatori Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah ini juga diikuti staf ahli bupati, asisten, kepala perangkat daerah dan kabag di lingkup pemerintah daerah.(veri)
