Jakarta – Kebijakan memberikan harga gas bumi yang terjangkau atau yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri diprediksi akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemberian HGBT kepada industri juga berpotensi merusak sektor tersebut.
“Penghentian subsidi gas bagi industri merupakan langkah yang tepat dan sebaiknya tidak diperpanjang. Subsidi gas tersebut sangat membebani APBN secara otomatis dan pada akhirnya dapat merusak industri yang menerimanya,” kata ahli ekonomi dan bisnis, Hamid Paddu, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Menurutnya, subsidi sebaiknya hanya diberikan kepada kelompok yang membutuhkan atau masyarakat tidak mampu. Memberikan subsidi kepada sektor industri, yang pada dasarnya merupakan kelompok yang mampu, akan mengarah pada realokasi sumber daya nasional. Hal ini berpotensi memperbesar kesenjangan karena dana dialihkan kepada kelompok yang sudah mampu.
“Subsidi seharusnya diberikan kepada golongan tidak mampu atau miskin, sehingga dapat sedikit membantu mereka keluar dari kondisi sulit. Namun, jika diberikan kepada industri atau kelompok yang mampu, yang memiliki banyak aset, hal ini akan memberatkan APBN,” tambah Hamid.
Kebijakan HGBT untuk industri awalnya diberlakukan saat pandemi Covid-19. Pada saat itu, industri menghadapi kesulitan dalam penjualan produk karena permintaan yang terbatas.
“Namun, dalam kondisi normal seperti sekarang, kebijakan tersebut harus dicabut. Anggaran harus dialihkan ke sektor yang produktif, seperti pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dari sudut pandang lain, Hamid memperingatkan bahwa kelanjutan pemberian HGBT kepada industri dapat merusak sektor tersebut. Perusahaan atau industri yang terus-menerus mendapat subsidi dapat berubah menjadi industri yang bergantung pada subsidi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk karena kurangnya efisiensi.
“Pada akhirnya, industri tersebut akan kehilangan daya saing di pasar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan atau industri yang tidak mendapat subsidi. Dan akhirnya, industri tersebut akan mengalami kehancuran,” jelasnya.
Hamid menyatakan bahwa industri yang menginginkan subsidi adalah industri yang tidak profesional. Sebaliknya, industri yang profesional tidak akan mengharapkan subsidi. “Industri yang profesional akan menyadari bahwa subsidi dapat merusak bisnisnya secara perlahan,” tandasnya.
Permintaan untuk mengevaluasi kebijakan HGBT sebelumnya juga disuarakan oleh ekonom Bank Permata, Joshua Pardede.
Joshua menyatakan bahwa ketegangan geopolitik global dan risiko fluktuasi nilai tukar dapat menjadi ancaman bagi perekonomian global. Oleh karena itu, menurut Joshua, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan seperti program HGBT.(BY)
