 |
| Para peserta seminar foto bersama dengan Prof. Hamdi Muluk usai kuliah umum yang digagas Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP. (ist) |
Padang – Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk mengatakan, penetrasi internet, utamanya media sosial sejak delapan tahun terakhir hadir begitu masif. Kondisi itu mempermudah polarisasi politik yang sudah ada.
Berdasarkan studi polarisasi politik yang dilakukan Laboratorium Psikologi Politik UI yang dipimpinnya menemukan banyak orang yang percaya pada “fake news” atau berita bohong yang lebih mematikan. Studi polarisasi yang dilakukan menurutnya sangat penting dilakukan, karena dampak sosial terparah dari “social segmentation” adalah ketegangan dan munculnya konflik. “Hal itu bisa menurunkan kualitas demokrasi, karena berkaitan dengan suburnya hoax atau fake news, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan terpilihya Trump dan Brexit,” tegasnya saat memberikan Kuliah Umum dengan tema “Polarisasi Politik atau Polarisasi Ideologi Penjelasan Psikologis dan Bagaimana Mengatasinya” yang digagas Jurusan Psikologis, Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), Universitas Negeri Padang di auditorium kampus itu, Jalan Hamka, Padang.
Berdasarkan studi yang dilakukannya bersama sejumlah rekannya, Prof Hamdi menemukan, dua pendapat tentang polarisasi. Pendapat pertama menilai, polarisasi adalah hal yang jamak dalam politik dan mengharuskan kompetensi berlangsung bebas, setara, dan dengan ideologi dikonstetasikan. Namun, dikubu lain disebutkan, polarisasi politik jadi masalah yang pelit dan masalahnya bisa merembet kemana-mana. “Pada pendapat yang kedua ini, disebutkan, jika polarisasi dijaga pada tataran debat politik, maka oke-oke saja,” jelasnya.
Tapi bila polarisasi politik berimbas ke sosial, maka dikhawatirkan, bisa mempengaruhi sektor ekonomi, terjadinya ketimpangan dan sejenisnya. Dampak lebih buruknya, kehidupan sosial jadi tak produktif, karena adanya saling curiga mencurigai. “Yang tidak mau vaksin, itu juga efek dari polarisasi politik,” ujarnya mencontohkan.
Lebih ironisnya menurutnya, masalah agama memperparah polarisasi politik, ketimbang masalah ekonomi dan lainnya. “Polarisasi agama adalah penyakit. Apa salahnya beragama? Tak salah, karena spritualitas akan memperkaya batin. Yang jadi masalah agamaisasi, mempolitisasi agama. Politisasi politik ini diperparah dengan politisasi agama. Padahal politik itu mesti sekularisasi, tidak membawa-bawa agama,” tegasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP, Dr. Suryanef dalam kuliah umum yang berlangsung, Sabtu (18/12) itu mengatakan, persoalan polarisasi politik di Indonesia telah berlangsung sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2019. Bahkan hingga hari ini, masih mewarnai dunia perpolitikan tanah air dengan perbincangan yang masih hangat di media sosial. “Polarisasi politik yang mengancam demokrasi, apalagi seiring dengan label cebong dan kampret dari dua kubu calon presiden dan wakil presiden. Persoalan ini masih mengikuti komentar di media sosial, meski satu kubu yang lain sudah bergabung dalam kabinet,” sesalnya.
Kuliah umum tersebut menurutnya sengaja mengangkat tema tentang polarisasi politik mengingat bahayanya yang bisa mengancam harmonisasi demokrasi di Indonesia. “Kita harapkan dengan adanya kuliah umum ini bisa memberikan solusi dari persoalan polarisasi ini, sehingga harmonisasi dalam membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berlangsung baik,” pungkasnya.
Kuliah umum yang dibuka Rektor UNP, Prof Ganefri, PhD., berlangsung secara hybrid, yakni dalam jaringan dan luar jaringan. Peserta pun tampak antusias mengikuti jalannya perkuliahan yang disampaikan dengan bahasa santai dan gaul ala Prof Hamdi Muluk yang asli orang Sumatra Barat itu. (von)
Editor : Musriadi Musanif
