 |
| Wanda Leksmana dari Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu), saat memaparkan materi pada Bimtek Bukittinggi menuju Kota Layak Anak. (ist) |
Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas P3AP PKB menyelenggarakan Bimtek Percepatan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak. Kegiatan dilaksanakan pada 23 September 2021 di Aula Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bukittinggi, Tati Yasmarni, menjelaskan Bukittinggi memiliki 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan penduduk usia anak 67.000 orang.
“Artinya 48% dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi adalah usia anak. Tahun 2021 Bukittinggi telah mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai Kota Layak Anak Tingkat Madya, sehingga dari kegiatan koordinasi yang kami lakukan dari momentum penilaian KLA tersebut, ke depan penyelenggaraan program Kota Bukittinggi menuju Kota Layak Anak, harus dilakukan secara masif pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan pada prinsip kolaborasi Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak,” kata Tati.
Dia berharap dari bimtek yang digelar kecamatan dan kelurahan mendapatkan stimulasi program dan ide yang kreatif dari narasumer kegiatan. Harapannya dapat mengoptimalkan anggaran dan program di kecamatan dan kelurahan menjamin hak-hak anak yang merujuk kepada indikator kecamatan dan kelurahan layak anak.
Sedangkan di tingkat Kota, beberapa inovasi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak yakni, Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi, Walikota Mendengar Suara Anak, mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak yakni aman By Pass SBY yang terakreditasi oleh KPPPA RI. “Ke depan kami akan mengembangkan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) di Taman Baca Mutiara Hati,” sebutnya.
Wanda Leksmana dari Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu) mengatakan bimtek percepatan pengem bangan kecamatan dan kelurahan Layak Anak di Kota Bukittingi merupakan kegiatan inovasi penyelenggaraan KLA. Dimulai dari keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan secara bottom up.
“Dari 24 indikator KLA sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada indikator khusus diluar dari Indikator KLA yang fokus pada pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak. Apabila ingin kota menuju layak anak tingkat nindya, maka 50 % dari kecamatan dan kelurahan sudah mempunyai program-program yang mendukung Kota Layak Anak,” sebutnya dalam pers rilis yang diterima Minggu (26/9).
Dijelaskan, berdasarkan indikator hasil evaluasi KLA 2021, maka untuk indikator kecamatan dan kelurahan layak anak terdiri dari 15 indikator. Indikator tersebut, antara lain tersedianya profil anak terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan karakteristik anak di Kecamatan dan Kelurahan.
Program pencegahan perkawinan usia anak, program penanganan permasalahan gizi anak, program percepatan akta kelahiran dan kartu identitas anak di kecamatan dan kelurahan. Serta peranan forum anak kecamatan dan kelurahan sebagai pelopor dan pelapor untuk program perlindungan anak di kecamatan dan kelurahan.
Untuk memantik dan memotivasi komitmen kecamatan dan kelurahan, maka daerah dapat melaksanakan apresiasi penyelenggarakan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak Tingkat daerah. Kemudian bagi daerah yang telah memiliki wadah dunia usaha untuk program mendukung KLA, maka dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk memberikan dana CSR kepada kecamatan dan kelurahan yang sudah berkomitmen mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
Sementara, bimtek itu dikuiti berbagai unsur kecamatan dan kelurahan di Bukittinggi dan Fasilitator Forum Anak Bukittinggi. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas P3AP PKB Bukittinggi, Tati Yasmarni, Rabu (23/9). (melati)
